Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan menutup pintu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin pindah ke pemerintah provinsi. Menurutnya, saat ini jumlah ASN Pemprov Gorontalo yang sudah mencapai angka 5900 lebih sudah sangat cukup. Terlebih, beban anggaran untuk belanja aparatur sedang ditekan serendah mungkin untuk fokus membiayai belanja publik.
“Sampai lima tahun kedepan pemerintah provinsi belum menerima pegawai, baik CPNS maupun pegawai pindahan dari mana pun,” tegas Rusli, Selasa (12/12).
Pemprov Gorontalo sejak beberapa tahun terakhir memang menjadi tujuan permohonan mutasi pegawai dari luar daerah. Selain karena kesejahteraan pegawai yang baik dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang tinggi, pindah ke pemprov menjadi pilihan bagi guru-guru SMA sederajat yang mengabdi di provinsi lain.Di sisi lain, sejak menjabat sebagai gubernur periode pertama tahun 2012 lalu, Rusli sudah komitmen untuk moratorium penerimaan CPNS.
“APBD kita fokus untuk kebutuhan rakyat bukan untuk belanja pegawai. Kalau kita terus menerima pegawai itu berarti beban gaji dan tunjangan juga akan semakin besar,” imbuh Rusli.
Kebijakan tidak menerima pegawai baru dan mutasi, lanjut kata Rusli, bertujuan untuk memaksimalkan kinerja aparatur yang dinilai masih kurang maksimal. Ia juga berharap ada evaluasi kinerja menyeluruh terhadap ASN berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pegawai.
“Termasuk evaluasi terhadap penerimaan tenaga kontrak di semua instansi. Tenaga kontrak yang direkrut harus mempertimbangkan disiplin ilmu dan kebutuhan di OPD masing-masing”, pungkasnya.
Pewarta/editor : Isam
Foto : dok.
