Perombakan OPD, Wagub: Jabatan Ditentukan Kompetensi Bukan Kedekatan  

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memberikan sambutan pada Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (5/1/2026). Foto – Nova Diskominfotik. 

Kota Gorontalo, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan bahwa perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi, bukan karena kedekatan personal, nepotisme, maupun praktik jual beli jabatan.

Hal tersebut disampaikan Wagub Idah saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (5/1/2026).

Wagub Idah menjelaskan, penataan OPD dilakukan karena struktur organisasi yang ada saat ini dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan tantangan pembangunan ke depan, khususnya menghadapi ekonomi digital dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan birokrasi yang lebih adaptif, ramping, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Setiap kebijakan dan program pemerintah harus berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat. Kita ingin birokrasi yang efektif, kolaboratif, dan meninggalkan ego sektoral. Tidak boleh lagi ada OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Wagub juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan perubahan pada pimpinan OPD sebagai bagian dari penataan organisasi. Perubahan tersebut meliputi rotasi, penugasan sebagai staf ahli, serta penyesuaian lainnya setelah penataan pejabat eselon II, III, dan IV rampung.

“Ini tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Semua dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Terkait perubahan OPD, Wagub berbagai cerita bahwa masih ada pihak-pihak yang mencoba mendekati dengan cara yang tidak semestinya, termasuk datang membawa bingkisan. Namun hal tersebut ditegaskan tidak akan memengaruhi keputusan apa pun.

“Jabatan itu amanah. Ia akan datang sendiri jika kita berprestasi. Tidak perlu mencari muka ke Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekda. Semua lewat manajemen talenta dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wagub perempuan pertama di Gorontalo itu berharap tahun 2026 menjadi tahun pembuktian dan penataan birokrasi. Ia mengajak seluruh ASN dan PPPK meninggalkan semangat lama yang kurang produktif dan menyongsong tahun baru dengan energi, dedikasi, dan semangat kerja yang lebih baik.

Pewarta: Echin

 

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI