GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, melantik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Gorontalo di ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (19/9).
Dalam sambutannya usai pelantikan itu Wagub mengatakan, pembentukan TPAKD bertujuan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah termasuk mencari terobosan guna membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Kehadiran TPAKD diharapkan dapat menggali potensi ekonomi daerah yang dapat di kembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dan mendorong optimalisasi sumber dana untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha pemula, dan sektor prioritas lainnya,” kata Idris.
Wagub menekankan, TPAKD harus memiliki program yang dapat mendorong sektor real sehingga dapat menggerakkan perekonomian di daerah. Selain itu, TPAKD juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program inklusi keuangan, mengingat masih banyak masyarakat khususnya pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo yang belum mendapatkan akses ke sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan data BPS, aktivitas perekonomian Provinsi Gorontalo didominasi oleh sektor UMKM dengan proporsi 99,22 persen.
“Potensi UMKM kita sangat besar, salah satunya adalah kerajinan Karawo, yang alhamdulillah tahun ini atas inisiatif BI Perwakilan Gorontalo sudah ditampilkan pada New York Fashion Week. TPAKD harus memberikan perhatian untuk pengembangan UMKM, termasuk pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan sektor-sektor lainnya,” tegas Idris.
Terkait hal itu Wagub berharap, seluruh komponen yang tergabung dalam TPAKD dapat bekerja sama dan bersinergi, sehingga program yang telah disusun dan akan diimplementasikan, memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Sementara itu anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Tirta Segara, yang turut hadir pada pelantikan itu menjelaskan, indeks literasi keuangan di Provinsi Gorontalo relatif masih rendah yaitu 23,3 persen dengan tingkat inklusi keuangan 62,5 persen.
“Angka ini menunjukan petingnya kegiatan literasi dan inkusi keuangan di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Menurut Tirta, peningkatan akses dan layanan keuangan yang lebih luas bagi masyarakat merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Dirinya mengungkapkan, tantangan dalam memperluas akses keuangan diantaranya adalah produk jasa keuangan yang tidak terjangkau dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jauhnya masyarakat dari akses keuangan, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan produk layanan dan jasa keuangan.
“Oleh karena itu, pembentukan TPAKD ini harus mampu mendorong persediaan akses keuangan yang seluas luasnya kepada masyarakat dalam rangka pengembangan potensi ekonomi daerah dan mampu mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya yakin dengan kerjasama dan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan dapat dicapai,” tandasnya.
Pewarta/Editor : Haris
Foto : Gusti
