GORONTALO, Kominfotik – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Dg. Matona, memberikan penjelasan terkait pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) serta nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP yang mengalami penurunan.
Dalam pemberitaan media disebutkan bahwa skor IKIP Gorontalo tahun 2025 berada pada angka 14,95. Menurut Kadis Kominfotik Gorontalo nilai tersebut hanyalah hasil Monev KIP yang merupakan pemenuhan terhadap eviden administratif dalam aplikasi Komisi Informasi.
“Indeks Keterbukaan Informasi Publik itu belum keluar dan belum disampaikan kepada kami, jadi belum bisa dikatakan bahwa IKIP kita turun. Skor 14,95 itu adalah Monev KIP yang dilaporkan melalui aplikasi Komisi Informasi dan angka itu terlihat rendah karena salah satu penyebabnya adalah websitenya mereka sering down sementara ada kurang lebih 200 dokumen yang harus diinput dengan waktu yang diberikan selama 30 hari,” jelas Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni juga menanggapi bahwa tidak benar pernyataan yang menyebutkan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak memberikan dukungan kepada Komisi Informasi Daerah. Ia mengungkapkan, tahun ini Pemprov Gorontalo mengalokasikan dana hibah kepada Komisi Informasi sebesar Rp500 juta.
“Itu bukan anggaran yang kecil. Justru pertanyaannya di mana peran Komisi Informasi membersamai Kominfo?” ujarnya.
Lebih lanjut terkait kedudukan Dinas Kominfotik sebagai PPID utama, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini sudah menjalankan perannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pencapaian yang telah diraih Pemprov Gorontalo melalui Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo selama tahun 2025, di antaranya sebagai provinsi pertama yang terintegrasi portal Open Data Gorontalo (Pentagon) dengan Pusdatin Kemendagri terkait Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
“Itu diapresiasi oleh Kemendagri dengan mengundang kami memberikan presentasi di Jakarta pada 17 desember 2025,” imbuhnya.
Pencapaian lainnya, Dinas Kominfotik berhasil membangun data terintegrasi dalam Command Center berupa dashboard pimpinan berbasis data realtime untuk pengambilan kebijakan pimpinan yang sudah dikunjungi oleh Duta Besar Australia pada 22 Oktober lalu. Dashboard pimpinan sebagai salah satu inovasi yang menghubungkan data sampai pada program unggulan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Sri Wahyuni menambahkan, tanggal 20 November kemarin Pemprov Gorontalo juga mendapat penghargaan Nasional RRI Awards yang diserahkan oleh Menteri Komdigi Meutia Hafid kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Provinsi Gorontalo menyabet penghargaan pada tiga kategori sekaligus yaitu konten kontribusi berita teraktif, konten UMKM terfavorit, dan konten informasi layanan publik daerah terbanyak. Ditambah lagi dengan penghargaan dari Kemenpan RB untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tahun ini menduduki peringkat ketujuh se-Indonesia dengan skor 4,13.
“Ini adalah pencapaian Dinas Kominfotik sebagai PPID Utama. IKIP bukan satu-satunyanya tolok ukur menilai keterbukaan informasi suatu daerah. Itu hanya salah satu tools yang digunakan. Bahkan setiap minggu Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh Indonesia Indikator terkait analisis media teraktif dengan berita terbanyak. Dari evaluasi tersebut Gorontalo beberapa kali berada pada peringkat 18, 16, 13 bahkan pernah ke 11 dari 38 provinsi,” terang Sri Wahyuni.
Sementara itu menanggapi desakan yang meminta dirinya diganti sebagai Kadis Kominfotik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa ia tidak pernah memikirkan hal tersebut. Dalam benak pikirannya yang ada hanyalah berkinerja maksimal, berprestasi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Terkait kinerja saya, yang menilai adalah atasan saya dalam hal ini gubernur, wagub dan sekda, bukan orang lain. Setiap bulan pun kinerja kami dinilai dan Alhamdulillah tidak pernah berada di bawah 80% persen. Jadi cukup bagi saya berkinerja, Jika saya tidak lagi di dinas tempat saya bekerja, minimal saya bisa meninggalkan legacy yang baik bagi dinas tersebut,” pungkasnya.
