GORONTALO – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan segera hadir di Provinsi Gorontalo awal November ini. Hal itu dipastikan saat pihak dari Mahkamah Agung RI bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diterima oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa, di VIP Bandara Djalaluddin, Gorontalo, Rabu (13/9).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Syamsul Hadi, Kabag Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, Syamsul Rizal dan Kartono, Kasie Mutasi Direktorat Jenderal Peradilan militer dan tata usaha Negara.
“Kehadiran kami di sini untuk memastikan segala sesatu yang dibutuhkan untuk pengresmian pengoperasian PTUN Gorontalo sudah tersedia dengan baik. Rencananya Awal November PTUN Gorontalo sudah resmi beroperasi,” terang Ketua PTTUN Syamsul Hadi.
Sebagai pengadilan di wilayah kerja PTTUN Makassar, lanjut kata Syamsul, kehadiran PTUN Gorontalo merupakan amanah dari Keputusan Presiden (Kepres) No. 17 tahun 2016 yang memerintahkan untuk pembangunan dua PTUN baru di Indonesia yakni PTUN Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan PTUN Gorontalo.
“PTUN Gorontalo menjadi PTUN ke 10 di Indonesia Timur sebagai wilayah kerja PTTUN Makassar. Sedangkan untuk PTTUN sendiri itu di Indonesia hanya ada empat yakni di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar,” imbuhnya.
Sebagai langkah awal, PTUN Gorontalo rencananya akan berkantor di bekas kantor Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) yang beralamat di Jalan Aloe Saboe Kota Gorontalo atau di samping Kantor BKKBN Provinsi Gorontalo.
“Memang untuk pembangunan gedung kita butuh waktu, jadi untuk sementara kita dibantu oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Nanti kalau kantor dan fasilitasnya sudah terpenuhi akan kami kembalikan. Untuk personilnya sudah kami usulkan ke Dirjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sementara untuk pembangunan kantor dan logistik melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung,” pungkasnya.
Pewarta/editor : Ismail
Foto : Ismail
