Kota Gorontalo, Kominfotik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo melalui penguatan kolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan penerapan digitalisasi di bidang kesehatan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara pelantikan pengurus ikatan dokter indonesia (IDI) wilayah gorontalo periode 2025-2028 acara ini berlangsug di Azalea Convention Center, Minggu (2/11/2025)
Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi langkah IDI dalam menjaga profesionalisme dan integritas dokter di tengah dinamika regulasi kesehatan nasional. Ia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap profesi dokter sebagaimana pernah direkomendasikan Lemhanas saat pembahasan Undang-Undang Nomor 17.
“Profesi dokter harus dihormati secara tegak lurus, jangan dicampuradukkan dengan perspektif lain yang justru dapat mempersulit masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov Gorontalo menargetkan setiap puskesmas memiliki minimal tiga dokter pada tahun 2029. Upaya tersebut didukung dengan adanya dua fakultas kedokteran di Provinsi Gorontalo, yakni di Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
“Kami sedang menghitung kebutuhan tenaga dokter agar pada akhir 2029, seluruh puskesmas di Gorontalo dapat terpenuhi tiga dokter per unit. Salah satunya melalui program beasiswa kedokteran yang sedang kami rumuskan,” jelasnya.
Selain penguatan sumber daya manusia, Gubernur juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan kesehatan. Ia menuturkan bahwa sistem digital memungkinkan pemerintah memantau keberadaan tenaga medis dan layanan kesehatan secara real-time di seluruh wilayah.
“Ke depan, saya cukup mengklik puskesmas di Tolinggula, maka bisa langsung berbicara dengan dokternya di sana. Titik koordinatnya muncul secara digital, jadi tidak ada lagi manipulasi posisi atau keterlambatan informasi,” tutur gubernur.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif IDI dalam program “Dokter Anak Angkat” yang turut membantu penanganan stunting di Gorontalo. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berkolaborasi dengan IDI, terutama untuk pemerataan pelayanan dokter spesialis di wilayah perbatasan.
“Meski ada efisiensi dan pemotongan anggaran dari pusat, kesehatan adalah kewenangan dasar pemerintah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kepengurusan IDI Provinsi Gorontalo yang solid, sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi kedokteran akan semakin kuat.
“Forum-forum diskusi kecil antara pemerintah dan IDI sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan kesehatan memiliki dasar regulasi dan reasoning yang tepat. Dengan begitu, kebijakan kita tidak saling bertabrakan di lapangan,” pungkasnya.
Pewarta : Nadia
