Delapan Indikator Utama Pembangunan Jadi Fokus Akuntabilitas Pemprov Gorontalo

Foto bersama pada kegiatan implementasi SAKIP Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan evaluasi implementasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB di Ballroom Hotel Aston, Rabu (8/10/2025). (Foto : Mila)

Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui delapan indikator utama pembangunan daerah. Sejumlah capaian positif berhasil diraih pada tahun 2024 meski masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim menjelaskan, dari sisi pertumbuhan ekonomi, capaian tahun 2024 sebesar 4,13 persen masih di bawah target 6,42 persen. Namun demikian, sejumlah indikator lain menunjukkan tren yang menggembirakan. PDRB per kapita meningkat dari target Rp36,71 juta menjadi Rp44,43 juta, sementara angka kemiskinan turun dari 14,54 persen menjadi 13,13 persen atau sekitar 170 ribu penduduk.

“Kita selalu dihadapkan dengan angka kemiskinan yang masih lumayan besar. Sehingga perhatian untuk bagaimana kita segera membuka sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja baik di sisi pertanian, industri dan lain sebagainya. Ini menjadi PR kita semua untuk senantiasa kita perbaiki dan bangun agar lebih banyak lagi angkatan kerja yang bisa masuk dalam Bursa Tenaga Kerja di Provinsi Gorontalo,” kata Sofian.

Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 3,49 persen menjadi 3,13 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari target 70,02 menjadi 72,01 poin. Sementara itu, tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 0,57 persen year-on-year, jauh di bawah target 4–5 persen.

Dari indikator lingkungan dan tata kelola, emisi gas rumah kaca tercatat 27,30 dari target 30 poin, dan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 81,70 persen dari target 94,01. Namun, Indeks Reformasi Birokrasi justru melampaui target, naik dari 65,70 menjadi 77,73 poin.

Sekdaprov menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Gorontalo masih ditopang sektor pertanian dengan kontribusi 20–28 persen, sementara sektor jasa dan industri terus didorong agar memberi kontribusi lebih besar. Pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan perbaikan gini rasio yang saat ini berada pada angka 0,413.

“Atas rekomendasi ini kami sudah menerapkan penyusunan pohon kinerja sebagai bagian dari bagaimana kita memenuhi kriteria SMART dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sehingga penetapan indikator kinerja sudah kami pertimbangkan, sudah kami lakukan dalam melihat memperhatikan hubungan yang logis sebab akibat dan ini tentunya akan memperbaiki kualitas dokumen perencanaan yang kami susun,” jelas Sofian.

Selain itu, Pemerintah Provinsi telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB. Upaya yang dilakukan meliputi perbaikan dokumen perencanaan agar berorientasi pada hasil, penyusunan indikator kinerja SMART, penerapan pohon kinerja hingga level perangkat daerah, serta pelengkapan definisi operasional dan metode pengukuran indikator kinerja.

Pemprov Gorontalo juga telah mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja perangkat daerah dan individu melalui e-SAKIP untuk menjaga keselarasan dan efektivitas penilaian. Sofian menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Gorontalo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Mila

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI