Kab. Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan penurunan risiko tengkes (stunting) melalui pendekatan Multi Stakeholder Partnership (MSP) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yosef P. Koton, yang mewakili Sekretaris Daerah dalam acara penandatanganan komitmen bersama di Desa Haya Haya, Kecamatan Limboto Barat, Rabu (17/9/2025).
Dalam sambutannya, Yosef menegaskan bahwa tengkes bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Prevalensi tengkes merupakan ancaman serius bagi generasi penerus dan perlu ditangani secara lintas sektor.
“Stunting adalah masalah multidimensional. Untuk itu, pendekatan multi stakeholder partnership menjadi sangat penting. Kita tidak bisa mengandalkan sektor kesehatan saja,” ujar Yosef.
Pemerintah pusat telah menetapkan target penurunan prevalensi tengkes nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024. Namun, data menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo, termasuk Kabupaten Gorontalo, masih menghadapi tantangan dalam mencapai target tersebut.
Melalui MSP, Yosef berharap semua pihak pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum dapat bersatu dalam aksi nyata. Ia juga menekankan pentingnya implementasi di lapangan dan bukan hanya komitmen di atas kertas.
“Komitmen ini harus diikuti dengan program konkret, mulai dari penguatan intervensi gizi, perbaikan sanitasi, edukasi pola asuh, hingga pelibatan aktif masyarakat dan sektor swasta,” jelasnya.
Acara penandatanganan komitmen ini diakhiri dengan ajakan untuk menjadikan kolaborasi lintas sektor sebagai tonggak sejarah penanganan tengkes di Gorontalo. Pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini secara berkelanjutan.
Turut hadir perwakilan Bupati Gorontalo, Sekda Kabupaten Gorontalo, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, para rektor perguruan tinggi, kepala OPD, Giz Advisor Provinsi Gorontalo. Ada juga perwakilan SDGs Provinsi dan SDGs Center UNG, Baznas Kabupaten Gorontalo, camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
