KOTA GORONTALO, Kominfotik – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo mematangkan sejumlah strategi untuk menekan inflasi melalui rapat teknis yang dipimpin Asisten II Setdaprov Gorontalo Jamal Nganro, di Ruang Huyula, Gubernuran, Senin (25/8/2025). Rapat ini turut dihadiri BPS serta instansi terkait untuk membahas capaian inflasi bulan Juli dan langkah penanganan ke depan.

Jamal menjelaskan sejumlah langkah yang akan segera ditempuh, di antaranya kerja sama perdagangan antardaerah dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Timur. Ia menekankan perlunya monitoring stok bahan pangan terutama beras, yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Gorontalo.

“Beras merupakan komoditas paling menonjol, sehingga perlu dilakukan monitoring ketersediaan stok di penggilingan. Kami juga meminta Bulog mempercepat distribusi beras SPHP untuk mengisi pasar dan retail,” kata Jamal.

Selain beras, komoditas tomat, bawang merah, serta ikan cakalan dan tude juga ikut memicu kenaikan harga. Untuk itu, TPID meminta Diskumperindag memediasi harga antara pedagang dan penggilingan agar penyaluran tidak terkendala.

Menurut Jamal, Bulog masih memiliki stok beras SPHP sekitar 3.500 ton dari kuota 4.090 ton untuk Gorontalo, yang harus segera didistribusikan dalam empat bulan ke depan. Ia juga mendorong pemanfaatan aplikasi SPHP agar pedagang pasar dan retail dapat langsung mengakses pasokan Bulog.

“Dengan percepatan distribusi, terutama di Kabupaten Gorontalo yang menyumbang inflasi tertinggi, kita berharap angka inflasi bisa terkendali,” ungkap Jamal.

Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Gorontalo pada Juli 2025 year to date (y-to-d) tercatat sebesar 2,40 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi yakni tomat sebesar 0,76 persen, beras 0,50 persen, dan cabai rawit 0,37 persen.

Pewarta : Mila