KOTA GORONTALO, Kominfotik – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah. Hal itu ditegaskannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Gorontalo di Hulontalo Ballroom, Kota Gorontalo, Minggu (27/7/2025).
“Saya ingin seluruh sumber daya alam khususnya tambang dan minyak untuk kepentingan daerah. Daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan masalah saja yang dikasih untuk daerah,” tegas Bahlil.
Terkait dengah hal itu, Menteri ESDM sudah memerintahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera memetakan areal pertambangan di Gorontalo yang akan dimasukkan ke Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Sebelum ke sini saya sudah menelepon Dirjen Minerba terkait dengan tambang yang tahun 2026 sudah bisa berproduksi. IPR dan WPR yang ada akan segera kita inventarisasi, kan sudah ada wilayahnya yang sudah disetujui. Untuk areal yang lagi bermasalah kemarin saya sudah perintahkan ke Dirjen untuk petakan mana yang bisa dimasukkan ke WPR untuk rakyat dan mana untuk perusahaan, agar tidak begini terus,” terang Bahlil.
Sebelumnya pada kesempatan itu Gubernur Gusnar Ismail mengungkapkan kondisi fiskal Gorontalo yang lemah dengan anggaran hanya sebesar Rp1,7 triliun. Gusnar mengungkapkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan fiskal tersebut yaitu pemanfaatan sumber daya seoptimal dan seefisien mungkin.
“Terus terang saya bergembira ketika melihat data tambang yang ada di Pohuwato sudah mulai beroperasi tahun depan, kita berharap dana bagi hasil. Kemudian tambang yang ada di bagian timur harus dikelola sebaik-baiknya. Kami berharap ini mendapat perhatian dari bapak Menteri ESDM,” kata Gusnar.
Gusnar juga berharap dukungan Menteri ESDM yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menggeser kegiatan kementerian dan lembaga ke Provinsi Gorontalo. Menurutnya pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat akan sangat membantu geliat perekonomian di daerah.
“Saya berharap ada pergeseran kegiatan kementerian dan lembaga ke Gorontalo biar hanya satu atau dua kali. Kami bersepakat dengan DPRD uang itu tidak harus masuk ke APBD, yang penting uang itu ada di tangan rakyat. Rakyat akan senang apabila banyak kegiatan pusat di sini,” pungkas Gusnar.
Pewarta : Haris
