Kota Gorontalo, Kominfotik – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi untuk bersama-sama merumuskan perencanaan pembangunan regional yang berfokus dan bisa dilaksanakan secara nyata. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang dirangkaikan dengan Musrenbang RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin (19/5/2025).
Dalam sambutannya, Gusnar mengingatkan kembali proyek besar yang sempat menjadi perhatian utama satu dekade lalu, yakni pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Makassar hingga Manado dan Gorontalo. Meskipun gagasan itu sempat menggetarkan harapan, pelaksanaannya sampai kini belum optimal.
Menurut Gusnar, hal ini menjadi pelajaran penting bahwa perencanaan pembangunan harus memilih prioritas yang konkret dan realistis, bukan sekadar gagasan “wah” dengan anggaran besar tapi sulit diwujudkan.
“Kalau perencanaannya hanya kecil-kecil, itu bukan perencanaan strategis, tapi kalau anggarannya besar tapi tak mampu dilaksanakan juga tidak efektif,” ujar Gusnar.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun kawasan Sulawesi dengan pendekatan terintegrasi dan multi-titik. Ia memberikan contoh pengembangan kawasan Teluk Tomini sebagai kawasan yang kaya potensi sekaligus masih memiliki banyak masyarakat miskin yang perlu perhatian khusus.
“Kita bisa mulai pembangunan rel kereta api tidak hanya dari satu titik, tapi dari Makassar, Bitung, dan titik tengah lainnya. Dengan begitu, seluruh daerah turut bertanggung jawab dan pembangunan bergerak secara simultan,” kata Gusnar.
Selebihnya, Wakil Gubernur era Fadel Mohammad ini juga menekankan perlunya penguatan kelembagaan kerja sama antarprovinsi, khususnya Badan Kerja Sama Pemerintah Regional Sulawesi (BKPRS). Menurutnya, penguatan BKPRS akan membantu koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan agar lebih efektif.
“Kalau hanya satu daerah saja yang berteriak, misalnya Gorontalo atau Sulawesi Tengah, suaranya kurang terdengar di pusat. Tapi kalau kita bersama, maka kebijakan pusat bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” imbuhnya.
Terakhir, Gusnar juga berharap Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bangda yang turut hadir dapat membentuk satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti hasil-hasil perencanaan regional, agar tidak berhenti di tahap perencanaan saja.
Pewarta : Mila
