Kota Gorontalo, Kominfotik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyoroti sejumlah persoalan dalam mekanisme perdagangan komoditas jagung di hadapan rapat paripurna DPRD ke-21, Senin (28/4/2025). Ia mengungkapkan bahwa perdagangan jagung saat ini melibatkan tiga aktor utama, yakni tengkulak, pengusaha silo, dan Bulog.
Gusnar menjelaskan, meski kehadiran Bulog yang membawa harga dasar pemerintah sebesar Rp5.500 per kilogram diharapkan mampu menstabilkan harga, keterbatasan daya serap akibat alokasi anggaran pusat yang terbatas membuat upaya tersebut belum optimal.
“Karena keterbatasan anggaran, Bulog hanya mampu membeli dalam jumlah terbatas, sehingga petani tetap harus menjual jagungnya ke pengusaha silo,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan lain terkait penentuan kadar air jagung di silo-silo, yang hingga kini belum bisa dikendalikan pemerintah. Akibatnya, kadar air yang tinggi sering menjadi alasan penurunan harga, merugikan petani yang telah mengeluarkan biaya besar untuk produksi dan pengangkutan.
Selain mekanisme harga, Gusnar menambahkan bahwa banyak petani di Gorontalo masih bekerja di lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil dua pertiga untuk petani dan sepertiga untuk pemilik lahan. Hal ini membuat intervensi pemerintah, seperti bantuan benih dan subsidi, tidak sepenuhnya dirasakan oleh petani penggarap.
Ia pun menilai perlu ada perbaikan agar bantuan langsung menyasar petani yang benar-benar mengelola lahan.
“Kita tidak menyadari bahwa petani yang berperan dalam penanaman jagung itu terikat dengan sistem bagi hasil yang sampai dengan saat ini lepas dari pengamatan kita. Bagi hasilnya, dua per tiga, sepertiga. Kita intervensi dengan bantuan benih yang bagus, hasilnya bagus, sepertiga masuk di pemilik lahan,” jelas Gusnar.
“Ini yang sudah menjadi perhatian kami dan akan coba kita tangani, agar benar-benar intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, fokus kepada para petani, bukan kepada pemilik lahan,” tegasnya.
Pewarta : Mila
