Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS, menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur Drs. H. Rusli Habibie, MAP dan Wakil Gubernur Dr. H. Idris Rahim, MM., memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas inflasi yang ditunjukan dalam berbagai program pro rakyat.
Prof. Winarni mengatakan, pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo sudah cukup baik. Hal ini diperlihatkan dengan kondisi trend penurunan inflasi, khususnya tingkat inflasi komoditas pangan straregis. Dimana pada tahun 2014 inflasi Gorontalo yang tercatat sebesar 6,14 persen, turun menjadi 4,3 persen di tahun 2015 dengan program pengendalian inflasi Gorontalo SIGAP (sinergitas, aksesibilitas dan produktivitas).
“Pada tahun 2016, inflasi Gorontalo kembali turun menjadi 1,3 persen dengan penerapan program pengendalian inflasi Gorontalo SIGAP 10 Plus,” kata Winarni yang juga sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi se wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang berlangsung di Makassar 6-7 Juni 2017.
Keberhasilan pengendalian inflasi Gorontalo juga dapat dilihat dari prestasi TPID Provinsi Gorontalo yang dalam 3 tahun berturut-turut berhasil menjadi 3 besar TPID Terbaik dan pada Rakornas TPID 2016 berhasil meraih penghargaan TPID terinovatif se KTI melalui program Gorontalo SIGAP.
Pada Rakorwil TPID yang mengambil tema pengendalian inflasi melalui penguatan kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah, melihat bahwa kecenderungan terkini pengendalian inflasi daerah harusnya tidak lagi hanya berfokus pada sisi produksi, namun juga harus memperhatikan sisi tata niaga. Kerjasama antar daerah secara teoritis dan praktis, terbukti mampu menjadi salah satu kunci sukses pengendalian inflasi.
Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai stakeholder, perlu dilengkapi dengan kerjasama antar daerah untuk pemenuhan pasokan dan juga pengendalian tata niaga. Winarni mencontohkan, kerjasama pemenuhan pasokan bawang merah di Gorontalo dengan daerah produsen seperti Enrekang Sulawesi Selatan dan Bima Sulawesi Tenggara, atau pemenuhan pasokan cabai rawit di Sulawesi Utara dari Gorontalo. Melalui penguatan kerjasama antar daerah tersebut, diharapkan terjadi sinergitas untuk pemenuhan kebutuhan pangan untuk masing-masing daerah dan pada akhirnya dapat tercapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil.
“Hasil rekomendasi Rakorwil ini akan menjadi masukan pada Rakornas TPID yang akan dibuka dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo,” pungkas Prof. Winarni Monoarfa.
Pewarta/Editor : Haris
Foto : Humas
