Politik penganggaran yang masih berlandaskan pada luas wilayah dan jumlah penduduk, harus dikaji kembali oleh pemerintah pusat termasuk oleh Lemhanas sebagai lembaga yang telah memiliki kredibilitas. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS., pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kajian strategik jangka panjang tentang revitalisasi etika politik Pancasila guna mewujudkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam rangka ketahanan nasional yang digelar di hotel Maqna Kota Gorontalo, Selasa (4/4).
Sekda mengatakan, revitalisasi penganggaran dari pusat ke daerah, harus mempertimbangkan isu-isu strategis di daerah, seperti halnya kemiskinan dan pengangguran, untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Jika masih berlandaskan pada luas wilayah dan jumlah penduduk, kita di daerah belum bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Padahal jika melihat isu-isu strategis yang ada di daerah ini, seharusnya Provinsi Gorontalo memperoleh perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar dari pusat,” kata Prof. Winarni.
Melalui kajian dan pertimbangan dari Lemhanas, Sekda berharap kedepan, keberpihakan penganggaran ke daerah lebih memperhatikan isu-isu strategis daerah yang telah disinergikan dengan pencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut Winarni, keberpihakan anggaran ini sangat mempengaruhi akselerasi pembangunan daerah guna mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang dituangkan melalui program kegiatan pembangunan daerah.
“Banyak program yang bisa kita laksanakan, tetapi keterbatasan anggaran selalu menjadi kendalanya. Melalui dialog-dialog yang melibatkan pemerintah dan masyarakat yang difasilitasi Lemhanas, kami berharap dapat diperoleh untuk memperkuat kebijakan penganggaran. Kedepan, kami juga berharap Lemhanas terus tampil di depan dan menjadi lilin-lilin yang menerangi dan membackup pemerintah daerah,” pungkas Prof. Winarni Monoarfa. (Haris – Tim Redaksi Humas)
