Gorontalo, Humas– Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk penanganan covid-19 atau virus corona.
Ia menilai aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum bisa menjadi solusi bagi daerah.
“Kita sudah mengusulkan tapi belum diterima. Apakah kita harus menunggu banyak korban terus kita diberi PSBB? Di Jakarta rumah sakit rujukannya banyak, di Gorontalo hanya satu. Dokter spesialis paru hanya dua, APD dan fasilitas lainnya juga serba kurang,” ucap Gubernur Rusli, Jumat (24/4/2020).
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam upaya pencegahan corona. Misalnya kewenangan penutupan akses masuk darat laut dan udara.
Berikan kami kewenangan dua bulan baik pemerintah provinsi, kabupaten kota dan forkopimda untuk membenahi dari dalam. Kita akan tutup, meski akan ada protes kita akan jelaskan. Kecuali untuk transportasi bahan pokok, BBM, APD dan alat kesehatan,” sambungnya.
Saat ini telah terbit peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik. Aturan itu, menurutnya, belum cukup sebab sebelum mudik saja sudah ribuan orang keluar masuk Gorontalo.
“Nah apakah ini hanya saat mudik? Sebelum mudik saja orang sudah keluar masuk. Ini maksud saya, berikan kita kewenangan baik gubernur, bupati, wali kota, TNI Polri untuk mengatur ini. Saya yakin masyarakat saya kalau diperingati dan diberikan sanksi pasti mereka nurut,” imbuh Rusli
Pihaknya merasa berbagai upaya daerah hingga level kecamatan dan desa sudah cukup baik. Masalahnya ada pada keluar masuk orang yang sulit untuk dikendalikan.
Delapan dari 12 kasus positif corona di Gorontalo disebabkan oleh orang yang melakukan perjalanan dari luar daerah. Empat kasus lainnya merupakan transmisi lokal.
Pewarta : Isam
