KOTA GORONTALO, Humas – Akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Dr. Amir Arham, ME menilai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menekan kemiskinan di daerah sudah tepat. Salah satunya dengan melalui program pendidikan dan kesehatan gratis.
Penyusun Dokumen Strategi Penanggulan Kemiskinan Daerah (SPKD) menyebut kemiskinan merupakan lingkaran setan. Untuk bisa keluar dari lingkaran itu maka masyarakat harus memiliki pendidikan yang memadai dan kesehatan yang terjamin.
“Pendidikan dan kesehatan menjadi intervensi dan investasi pemerintah provinsi yang sudah tepat. Manfaatnya mungkin belum dirasakan sekarang, tapi di masa yang akan datang. Dalam jangka pendek, pendidikan dan kesehatan gratis bisa mengurangi beban belanja warga miskin,” ujar Doktor bidang ekonomi itu.
Lebih lanjut Amir menjelaskan, masalah kemiskinan erat kaitannya dengan mentalitas masyarakat yang selalu ingin dibantu. Mentalitas ini menjadi kendala dalam pengentasan kemiskinan.
“Mental miskin ini lebih sulit dibanding menangani kemiskinan itu sendiri. Oleh sebab itu peran seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan demi membangun Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sadiki penurunan presentasi kemiskinan selang tiga tahun terakhir sudah cukup baik. Sejak tahun 2017 presentasi kemiskinan masih di angka 17,65%, 2018 turun 16,81% dan tahun 2019 turun jadi 15,52%.
“Penurunan angka kemiskinan ini tentunya tidak lepas dari peran serta semua pihak baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, terutama Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang sukses menurunkan angka kemiskinan 1,87 persen yang merupakan penurunan terbesar se-Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya,” jelas Budi.
Budi menyebut upaya menurunkan angka kemiskinan saat ini tidak mudah. Butuh peran dan sinergitas dengan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota lebih tahu tentang kondisi ekonomi dan sosial kultural warganya.
“Jika hanya berharap penuh pada APBD Provinsi tentu hal ini akan akan sulit menjangkau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. APBD Provinsi dengan porsi belanja publik semakin berkurang dengan adanya pelimpahan urusan SMA/SMK ke Provinsi, serta APBD Provinsi yang harus terkonsen pada lima kabupaten dan satu Kota,” imbuhnya.
Sejauh ini Pemprov Gorontalo terus mendorong program-program pro rakyat untuk menekan angka kemiskinan. Selain bantuan di sektor pertanian, perikanan dan bantuan sosial, pemprov Gorontalo mengintensifkan pasar murah di setiap kecamatan.
Program itu mampu menekan konsumsi per kapita warga miskin di bawah Rp300 Ribu sehingga tidak mampu membiayai pangan dan non pangan. Program ini juga diharapkan bisa menekan angka inflasi di bawah 2%.
Program pasar murah diperkuat dengan program pemerintah pusat seperti Beras Sejahtera (Rastra), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 68.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ada juga program pro rakyat yang dibiayai melalui APBD seperti BPNT-D bagi 35.000 KPM, bantuan pertanian, perkebunan, perikanan dan masih banyak lagi.
