KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan jajarannya menyambut baik data angka kemiskinan daerah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (15/1/2019). Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo hingga September 2018 turun menjadi 15,83% dibandingkan dengan bulan Maret 2018 sebesar 16,81%.
Penurunan 0,98% menjadi yang tertinggi se Indonesia bila dibandingkan dengan daerah lain seperti Bangka Belitung 0,48%, Kalimantan Barat 0,40%, Kepulauan Riau 0,37% dan Papua Barat 0,35%.
“Alhamdulillah hasil rilis BPS angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo turun, dan yang paling membahagiakan kita turunya itu tertinggi se Indonesia. Jadi sekarang 15,83%,” terang Rusli.
Gubernur Gorontalo dua periode itu pun lantas membeberkan rahasia suksesnya. Ada perubahan yang mendasar yang dilakukan oleh pemprov salah satunya dengan memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
“Kenapa turun? Ya karena kita mengubah apa yang harus kita ubah. Pertama sasaran penerima bantuan, ternyata selama ini kita masih terlena dengan usulan teman-teman di bawah yang harusnya tidak layak menerima tapi diberikan bantuan,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Rusli, pihaknya terus mengintensifkan pendataan hingga ke desa-desa siapa saja yang layak menerima bantuan program. Data penerima harus mengacu pada basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau warga yang benar-benar layak menerimanya.
Penurunan angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai program sosial yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018, salah satunya program Bakti Sosial NKRI Peduli. Program yang bergulir di setiap kecamatan seminggu sekali itu berisi operasi pasar murah dan pemberian santunan dari Baznas senilai Rp100.000 per orang kepada 1.000 warga miskin.
“Kita mapping setiap daerah yang rawan pangan dan butuh diintervensi. Jadi harga pangannya kita subsidi. Contohnya beras dijual di pasaran seharga Rp10.000 kita jual Rp7.000. Ada juga rempah rempah, minyak goreng, ikan, telur dan lainnya,” bebernya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Budiyanto Sidiki. Menurutnya, program operasi pasar sukses mengurangi pengeluaran uang orang miskin dan menekan inflasi di daerah.
“Karena berdasarkan data yang kita terima dari BPS itu kan mereka itu (warga miskin) konsumsi per kapitanya di bawah 300 sekian ribu Rupiah sehingga tidak mampu membiayai pangan dan non pangan. Berikutnya juga mampu menjaga inflasi sebesar 2%, karena setiap inflasi naik maka ada kenaikan harga dan indeks garis kemiskinan naik,” jelas Budi.
Program sosial tersebut diperkuat dengan program pemerintah pusat seperti Beras Sejahtera (Rastra), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 68.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ada juga program pro rakyat yang dibiayai melalui APBD seperti BPNT-D bagi 35.000 KPM, bantuan kapal ikan, bantuan bibit jagung, padi dan pupuk. Bantuan ternak, bantuan sepeda motor berkotak pendingin bagi penjual ikan, bantuan ikan bagi siswa sekolah dan panti asuhan dan masih banyak lagi.
