Pemprov Gorontalo Genjot Pengadaan Barang Jasa Diawal Tahun

Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (depan tengah) didampingi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris RA. Jusuf (kanan) dan Kepala Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Gorontalo, Fahma Sari Fatma, pada Rakorev Triwulan IV T.A 2018 di Ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/1/2019). (Foto : Fikri – Humas)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggenjot pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diawal tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perlambatan ekonomi akibat kurangnya penyerapan anggaran pemerintah diawal tahun.

Berdasarkan progres Tayang Umum Rencana Pengadaan tahun 2019, pertanggal 15 Januari 2019 jumlah paket pengadaan barang dan jasa lingkup Pemprov Gorontalo yang telah tayang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 6.954 paket dengan nilai Rp833,6 miliar. Paket tersebut terdiri dari 4.471 paket yang melalui penyedia dan 2.483 paket melalui sistem swakelola. Dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, 22 di antaranya telah tuntas penayangan SIRUP, empat OPD masih perlu penyesuain data, dan tiga OPD belum tuntas penayangannya.

“Jumlah tersebut baru mencapai 87,96 persen dari total pagu belanja langsung sebesar Rp947,8 miliar,” kata Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili pada rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan IV Tahun 2018 di Ruangan Dulohupa Gubernur Gorontalo, Selasa (15/1/2019).

Wahyudin menambahkan, tayang umum rencana pengadaan harus menjadi perhatian seluruh OPD. Jika OPD tidak melakukan tayang umum rencana pengadaan maka akan menjadi temuan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, karena dianggap terjadi pemborosan pelaksanaan kegiatan yang tidak didasari dengan perencanaan yang baik sejak awal.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menginstruksikan OPD untuk segera menyelesaikan proses penginputan paket pengadaan barang dan jasa.

“Masih ada 12 persen yang belum diinput, tolong segera diinput. Jika pengadaan segera kita mulai maka ekonomi Gorontalo akan bergerak. Terasa sekali dampaknya bagi masyarakat jika anggaran pemerintah belum mulai,” kata Idris.

Untuk memulai pelaksanaan program kegiatan di tahun 2019, Wagub Idris Rahim meminta seluruh OPD Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, serta Satker APBN, untuk memperkuat koordinasi dengan Inspektorat dan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kita harus berkomitmen agar tahun 2019 lebih baik dari 2018. Seluruh administrasi 2018 disempurnakan, tahun 2019 dibenahi dengan baik,” pungkas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI