KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mematangkan rencana pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2018 yang akan berlangsung di Provinsi Gorontalo 14-20 Desember 2018. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD tersebut dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertempat di kediaman pribadi gubernur, Selasa (20/11/2018).
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P2A) Risjon Sunge menjelaskan, pelaksanaan HKSN akan diawali dengan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) yang akan dimulai dari Kabupaten Pohuwato tanggal 14 Desember nanti.
Tanggal 15 Desember LBKS berlanjut di Kabupaten Boalemo, 16 Desember di Kabupaten Gorontalo, 17 Desember di Kota Gorontalo dan 18 Desember di Kabupaten Gorontalo Utara.
“Setelah dari Kota Gorontalo kita ke Gorontalo Utara. Di sana nanti akan ada pengresmian rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh pak Menteri Sosial,” jelas Risjon.
Tanggal 19 Desember akan ada pelaksanaan puncak Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) yang akan dipusatkan di Kabupaten Bone Bolango. Sore harinya, pembukaan pameran Expo HKSN 2018 yang dipusatkan di Gelanggang Olahraga David-Tonny di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
“Malamnya akan ada talkshow yang akan dilaksanakan di gedung Belle li Mbui yang akan dihadiri oleh kurang lebih 400 orang termasuk para gubernur, bupati/walikota se Indonesia,” sambungnya.
Tanggal 20 Desember 2018 akan menjadi puncak dari pelaksanaan HKSN 2018 yang rencananya bakal dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Acara yang digelar di GOR David-Tonny tersebut bakal dihadiri oleh 35 Ribu orang dari berbagai elemen, termasuk para penggiat sosial se Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam arahanya meminta agar dinas terkait bisa mematangkan tempat penginapan bagi ratusan tamu yang akan datang ke Gorontalo. Perlu dipastikan di mana tamu VVIP menginap serta para peserta HKSN yang datang dari daerah lain.
“Dari sekarang sudah harus didata rumah-rumah yang akan menjadi lokasi home stay para peserta. Pasti hotel dan penginapan tidak akan sanggup menampung. Jadi dibuat lokasinya berdasarkan daerah. Contohnya, rumah-rumah di Kota Timur jadi home stay Provinsi A, di Kota Utara Provinsi B dan seterusnya,” pinta Rusli.
Untuk memastikan agenda tersebut berjalan sebagaimana mestinya, Pemprov Gorontalo bakal mempresentasikannya di Kementrian Sosial dalam Rapat Pleno II pada tanggal 26 November nanti. Hasil rapat akan menjadi panduan pelaksanaan final HKSN 2018.
Pewarta: Isam
