GORONTALO, Humas – Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) Provinsi Gorontalo yang menjadi kebijakan Gubernur Gorontalo mendapat koreksi dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut mereka, BPNT-D ketika dijadikan barang pokok untuk warga miskin hanya senilai Rp.60.000.
“Di (kecamatan) Telaga Biru itu barang yang diterima setelah diakumulasikan tidak lebih dari enam pulu ribu Rupiah pak. Beras tiga liter, minyak kelapa 750 Gram dan ikan Sagela (Rowa) kisarannya hanya 12-15 Ribu,” curhat Sofyan Napu, pendamping PKH saat bertatap muka dengan Gubernur Gorontalo pada forum Pembinaan SDM PKH tingkat Provinsi Gorontalo, Rabu (2/5/2018).
Mendapati laporan tersebut, Gubernur Rusli langsung bereaksi. Ia meminta Kadis Sosial Risjon Sunge yang hadir pada pertemuan untuk menanggapi langsung keluhan mereka. Rusli mengaku mengapresiasi laporan dari PKH semacam ini, laporan yang tidak mungkin bisa ia monitor satu persatu kendala di lapangan.
“Ini yang saya mau, ada laporan-laporan seperti ini. Kenapa hanya enam puluh ribu yang diterima, coba pak Risjon jawab,” kata Rusli sambil menggeser mic ke pembantunya itu sambil mendapat tepuk tangan pendamping PKH yang hadir.
Risjon mengakui jika keluhan masyarakat itu benar adanya. Nilai bantuan yang seharusnya 100 Ribu Rupiah mengalami sejumlah kemasan utamanya dalam hal kemasan dari produk produk UMKM dan BUMDes serta jasa bank BRI selaku operator.
“Rinciannya beras 3 kg nilainya 30 Ribu Rupiah. Minyak kelapa kampung 850 Gram nilainya 25 Ribu Rupiah, sagela sudah halus harganya 20 Ribu serta gula pasir setengah kilo 7 Ribu. Ada juga kemasan harganya 3 Ribu Rupiah, label 3 Ribu, transpor 7 Ribu, BRI Link harganya 5 Ribu. Total keseluruhan 100 Ribu,” beber Risjon.
Mendapati penjelasan tersebut gubernur nampak kaget. Ia mengaku tak habis pikir, bantuan bagi warga miskin yang tidak seberapa itu nyaris separuhnya habis untuk biaya lain. Padahal bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban mereka.
“Sesak nafas saya. Uang hanya 100 Ribu tapi potongannya banyak sekali. Saya baru tahu ini, terimakasih bagi yang sudah memberi masukan. Besok pak Sekda, agendakan pertemuan dengan Bappeda, Kadis Sosial dan BRI untuk membahas ini,” tegasnya.
Menurut Rusli, harusnya banyak item biaya yang bisa dikurangi. Trasnportasi 7 Ribu untuk pengantaran paket terlalu besar. Begitu pula dengan administrasi bank.
“Apalagi harga label 5 Ribu. Ini label tidak bisa dimakan. Tidak perlu label label di kemasan,” kesalnya.
Gubernur dua periode itu meminta waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berjanji akan segera memanggil dan duduk bersama dengan semua pihak. Rusli bahkan tidak segan mengubah kebijakan ini menjadi bantuan langsung tunai jika hanya justru merugikan rakyat.
Pewarta: Ecyhin
Editor: Isam
