Kota Gorontalo, Kominfotik – APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,2 triliun. Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan anggaran akan diarahkan pada program pembangunan yang spesifik dan strategis untuk kepentingan masyarakat.
Gusnar menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah 2027 terdiri dari PAD sekitar Rp407 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp400 juta. Proyeksi tersebut belum memperhitungkan potensi penerimaan dari iuran pertambangan rakyat dan dana bagi hasil pertambangan.
“2027 kita masih akan mengalami penurunan transfer ke daerah. Kita lihat APBD untuk 2024 Rp1,9 triliun, untuk 2025 Rp1,8 triliun, untuk 2026 Rp1,6 triliun, dan pada 2027 Rp1,2 triliun. Pertanyaannya sekarang, kita mau arahkan kemana APBD yang mini ini untuk masyarakat Gorontalo?” ungkap Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan sejumlah indikator pembangunan dalam RPJMD 2027. Di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 12,78 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,95 persen, serta IPM mencapai 74,1.
“Rasanya dengan APBD yang Rp1,2 triliun kita harus mengharapkan angka yang besar untuk bisa mencapai APBD. Tetapi, kami optimis karena adanya program pembangunan spesifik dan strategis pada tahun anggaran 2027,” kata Gusnar.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memprioritaskan sejumlah program strategis, terutama sektor infrastruktur dan pendidikan. Program lainnya mencakup modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengembangan permukiman, pertanian, serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.
Gusnar juga menegaskan, pemerintah akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pertambangan rakyat. Sejumlah wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo saat ini masih dalam proses pengusulan dan penyelesaian dokumen dengan pemerintah pusat.
Pewarta : Mila
