GORONTALO, Kominfotik – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Negeri Gorontalo di kawasan Simpang Lima, perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Senin (25/05/2026), menjadi sorotan publik. Massa aksi memprotes krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dinilai semakin menyulitkan para sopir mobil tronton.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa kelangkaan solar dipengaruhi oleh tingginya realisasi penyaluran BBM subsidi di sejumlah kabupaten dan kota di Gorontalo.
Menurutnya, hingga 31 Mei 2026, realisasi penyaluran solar di beberapa daerah telah melampaui 55 persen dari total kuota tahunan yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat konsumsi dibandingkan proyeksi normal pemerintah.
Selain itu, meningkatnya aktivitas transportasi, logistik, sektor pertanian, hingga nelayan turut mendorong naiknya permintaan BBM subsidi di lapangan. Tidak hanya itu, aktivitas pelangsir juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu persepsi kelangkaan di tengah masyarakat.
“Penyaluran BBM subsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Karena itu, diperlukan pengendalian distribusi agar stok tetap tersedia hingga akhir tahun,” ujar Wardoyo.
Untuk mengatasi kelangkaan solar tersebut dinas ESDM telah berkoordinasi dengan pihak pertamina. Pertamina melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan stok solar di Gorontalo. Pertamina melakukan pemantauan stok dan penyaluran harian melalui sistem digitalisasi SPBU guna memastikan ketahanan stok tetap aman.
Tak hanya itu, Pertamina juga memperketat pengawasan terhadap transaksi yang dianggap anomali, termasuk monitoring penggunaan QR Code untuk mencegah pengisian berulang dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Dalam upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina turut bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) guna mengamankan proses penyaluran BBM subsidi di wilayah Gorontalo.
Tim Komunikasi Gubernur
