Kab. Bone Bolango, Kominfotik – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meninjau sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di pesisir pantai Selatan, Rabu (6/5/2026). Setidaknya ada dua lokasi yang menjadi lokus yakni PPI Desa Tongo, Kecamatan Bonepantai dan Desa Inengo Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango.
PPI Tongo sudah tersedia pabrik es yang selesai direvitalisasi awal tahun ini. Meski begitu, sejumlah hal perlu pembenahan mulai dari akses jalan masuk dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah tidak difungsikan.
“Harus pembenahan total. Jadi kalau pabrik es sudah ada itu dari DAK provinsi, tinggal cold storage, kemudian pemecah es. Itu penting sekali. Demikian juga yang di Inengo, sama. Demikian juga ekosistem di dalamnya, jalan dan tempat pelelangan ikan,” Kata Gusnar saat diwawancara usai kunjungan.
Pabrik Es di PPI Tongo menjadi yang paling vital bagi nelayan setempat. Dengan kemampuan sekali produksi 200 es dengan harga Rp13.000 per balok mampu membantu nelayan untuk mendinginkan ikan saat melaut.
Masalahnya ada pada bangunan TPI yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Beberapa sudut bangunan nampak sudah rusak, tidak ada aliran air bersih dan listrik. Kapal nelayan yang bersandar di pelabuhan membawa ikan tidak pernah dijual di tempat itu namun dibawa oleh pengumpul ke Kota Gorontalo.
Meski kewenangan TPI berada di pemerintah kabupaten dan pengelolaan PPI di pemerintah provinsi, namun masalah itu menurut Gusnar tidak mendasar. Ia melihat aspek infrastktur jalan dan fasilitas penunjang menjadi sebab tempat penjualan ikan itu tidak lagi berfungsi.
“Soal kewenangan itu, saya kira bisa kita urus secara bersama. Ketika kita siapkan semuanya infrastruktur, dia harus action di situ agar supaya tempat pelelangan ikan juga hidup. Karena saya lihat di pelabuhan tadi kapal-kapalnya sudah banyak yang bersandar berarti ada aktivitas di situ. Demikian juga di Inengo. Rame malah,” Sambung mantan Wakil Gubernur era Fadel Muhammad itu.
Untuk merevitaliasi dua PPI itu, pihaknya akan mengajukan proposal ke Kementrian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan tahun 2027 akan diintervensi pemerintah pusat khususnya menyangkut akses jalan, perbaikan TPI, cool storage dan pemecah es.
Pewarta : Isam
