Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Program SKALA terus memperkuat kualitas layanan dasar melalui pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) Standar Pelayanan Minimal (SPM). Komitmen ini diwujudkan dalam Workshop Lanjutan Penyusunan Mekanisme Monev Penyelenggaraan SPM tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Gorontalo yang berlangsung pada 23–24 April 2026 di SMK Negeri 1 Gorontalo.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan enam urusan pelayanan dasar. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial dapat dipenuhi secara optimal bagi seluruh masyarakat Gorontalo.
Workshop diikuti oleh Tim Percepatan Penerapan SPM, perangkat daerah pengampu SPM provinsi dan kabupaten/kota, Inspektorat, Bappeda, Biro Tata Pemerintahan, serta mitra pembangunan. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan menyepakati penguatan sistem monev yang terintegrasi, berbasis data, dan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan.
Perwakilan Program SKALA Gorontalo, Sri Dewi J. Biahimo, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menyatukan berbagai instrumen pengawasan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini Inspektorat, Bappeda, dan BPKP memiliki instrumen masing-masing. Melalui workshop ini, kita sedang membangun satu instrumen bersama yang dapat digunakan secara terpadu. Harapannya, monitoring dan evaluasi SPM di Gorontalo menjadi lebih efektif, terukur, dan mampu memberikan gambaran nyata tentang kualitas layanan dasar di daerah,” ujar Sri Dewi.
Sri Dewi juga menjelaskan bahwa instrumen yang disusun akan terhubung dengan Portal Data Daerah PENTAGON, yang telah terintegrasi dengan sistem SPM Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini akan memperkuat kualitas data sekaligus memudahkan pengambilan keputusan berbasis bukti.
Dukungan kuat datang dari Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo, yang menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya diukur dari sejauh mana negara hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Negara harus hadir melalui pelayanan dasar yang berkualitas. Di tengah tantangan kemiskinan, stunting, dan keterbatasan fiskal, kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi SPM menjadi instrumen penting untuk memastikan hal tersebut,” tegas Zukri.
Ia juga mengingatkan bahwa penurunan kapasitas fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan dasar.
Sementara itu, Benjamin Sibarani, Perencana Setditjen Bina Bangda Kemendagri menyampaikan apresiasi atas langkah progresif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Gorontalo adalah provinsi pertama di Indonesia yang menginisiasi penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi SPM secara komprehensif. Ini merupakan terobosan yang sangat baik dan berpotensi menjadi model nasional bagi daerah lain,” ungkap Ben.
Menurutnya, langkah Gorontalo menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan capaian SPM tidak hanya tinggi secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam workshop ini, peserta membahas penyempurnaan instrumen monev yang akan mengukur empat tahapan utama penerapan SPM, yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan pemenuhan pelayanan dasar, serta pelaksanaan layanan. Setiap tahapan dilengkapi indikator, metode penilaian, dan rekomendasi tindak lanjut.
Salah satu isu penting yang mengemuka adalah validitas dan harmonisasi data antar sektor. Kesepakatan mengenai sumber data menjadi kunci agar proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi dapat berjalan konsisten serta akuntabel.
Pada hari kedua, peserta melakukan simulasi penggunaan instrumen untuk memastikan mekanisme yang disusun dapat diterapkan secara efektif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Melalui dukungan Program SKALA, Gorontalo tidak hanya membangun alat evaluasi, tetapi juga memperkuat tata kelola layanan dasar yang lebih akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Jika berhasil diterapkan, model ini berpotensi menjadi rujukan nasional dalam pengawasan penyelenggaraan SPM.
Pewarta : Faradila Alim (Tim Komunikasi SKALA)
