KOTA GORONTALO, Kominfotik – Sebagai bagian dari cerminan kinerja khususnya di sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar agenda Diskusi Akhir Tahun – Refleksi Ekonomi 2025 dan Outlook ekonomi 2026 bertempat di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, Senin (29/12/2025). Salah satu yang menarik dalam bahasan agenda ini, adalah paparan Tim Peneliti Kajian Aglomerasi Kota Gorontalo Prof. Syarwani Canon.
Pakar ekonomi wilayah yang pernah berkontribusi dalam riset pengembangan wilayah Kota Manado ini menggambarkan secara gamblang bahwa Kota Gorontalo saat ini telah mencapai titik kulminasi maksimum sebagai Kota dan Ibukota Provinsi Gorontalo.
“Dengan limitasi luasan administratif seperti saat ini dan berbagai intervensi yang dilakukan, maka hasilnya tetaplah tidak akan maksimal,” ujar Prof. Syarwani.
Secara ilmiah, hal ini tergambarkan dalam rekomendasi dengan bobot 4,5 untuk melakukan ekstensifikasi, menyusul perbaikan manajemen tata kelola 4,25 dan barulah terakhir intensifikasi dengan bobot 3,67. Olehnya belumlah terlambat jika kendala limitasi administrasi wilayah dapat dikolaborasikan dengan baik, maka proses perkembangan dioptimasi akan berjalan baik bersamaan dengan perbaikan tata kelola dan kiat intensifikasi tersebut.
“Sebagai contoh untuk saat ini saja kita bisa mencermati beberapa fasilitas umum dan sosial, bahkan infrastruktur penunjang sudah tidak bisa lagi diakomodir oleh kapasitas dan daya tampung kota Gorontalo,” tambahnya.
Sementara itu dalam tanggapannya Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menyampaikan bahwa memang pada dasarnya di tahun 2025 ini Pemprov secara ilmiah mencoba untuk memandang dan mendudukkan beberapa permasalahan dari aspek sudut pandang kajian akademik, bukan sekedar bercerita atau berkata-kata saja.
“Kita harus mulai membiasakan berpikir dalam kerangka logis dan akademik untuk menunjang pengalaman dan kondisi empiris. Bukan hanya sekedar mengemukakan pendapat apalagi jika merasakan minim wawasan terkait hal tersebut, sehingga nantinya proses perencanaan dan implementasi pembangunan harus berjalan seirama antara peran birokrasi, praktisi dan akademisi” ujar doktor pengembangan wilayah 2013 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.
Tim Komunikasi Gubernur
