Kota Gorontalo, Kominfotik – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu kinerja aparatur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama Tim Evaluator Kementerian PANRB. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston, Rabu (8/10/2025), menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, mengatakan evaluasi SAKIP merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan efisien. Perlunya evaluasi berkelanjutan agar seluruh perangkat daerah fokus pada pencapaian hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tahun 2025 total dana transfer daerah mencapai Rp900 triliun, namun pada 2026 turun menjadi Rp637 triliun. Kondisi ini menuntut kita semua bekerja lebih cermat agar setiap program benar-benar berdampak,” ujar Sofian.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai SAKIP yang saat ini berada pada predikat B. Dengan dukungan Kementerian PANRB, berbagai langkah perbaikan dilakukan untuk memperkuat sistem manajemen kinerja dan mendorong akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Sofian berharap, melalui evaluasi ini, tata kelola pemerintahan di Provinsi Gorontalo semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sehingga mampu menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Akuntabilitas kita sebagai penyelenggara pemerintahan ini penting sekali kita lakukan, kita perkuat. Sehingga hal ini tentunya akan menunjukkan bahwa kita sebagai penyelenggara negara, pemerintahan di level daerah ada recovery, ada perbaikan, ada hal yang kita evaluasi. Kemudian itu kita lakukan dengan lebih baik lagi, hari demi hari,” jelas Sofian.
Turut hadir melalui zoom meeting, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemepar RB Nur Hasni mengatakan, selama lima tahun terakhir, indeks Reformasi Birokrasi (RB)di Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, nilai akuntabilitas kinerja masih mengalami stagnasi, meskipun beberapa daerah seperti Bone Bolango dan Boalemo mencatatkan perbaikan pada tahun 2024.
Selebihnya, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo serta pemerintah kabupaten dan kota atas komitmen dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ke depan, pemerintah pusat akan terus memberikan pendampingan dan asistensi untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di seluruh daerah.
Pewarta : Mila
