Kota Gorontalo, Kominfotik – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari kalender, mulai 28 September hingga 4 Oktober 2025.
Sasaran pengawasan meliputi penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif dalam upaya optimalisasi PAD. Fokus pengawasan diarahkan pada dua indikator utama, yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai kontributor PAD.
Pelaksanaan pengawasan ditandai dengan entry meeting yang berlangsung di Ruang Integrasi, Inspektorat Provinsi Gorontalo, Senin (29/9/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim bersama tim dari Itjen Kemendagri.
Pengendali Mutu dari Tim Itjen Kemendagri, Azwan, menegaskan bahwa pengawasan kali ini bersifat lebih fokus dan tematik. Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek pengawasan memberikan data dan informasi secara jujur dan transparan.
“Diharapkan nanti Hasil pembinaan dan pengawasan ini setidaknya bisa memberikan rekomendasi yang bisa meningkatkan PAD. Oleh karena itu kami berharap dukungan dan bantuan bapak ibu yang menjadi objek atau Fokus perangkat daerahnya dengan memberikan data yang update dan benar,” kata Azwan.
Dijabarkan pula tujuan utama pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dilakukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dengan fokus pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, menyambut baik kedatangan tim Itjen Kemendagri sebagai bagian dari upaya pembinaan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pengawasan adalah elemen penting dalam akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Satu rupiah pun lewat APBD itu harus kita pertanggungjawabkan. Kehadiran tim Itjen Kemendagri adalah salah satu bentuk pembinaan kepada kami pemerintah daerah. Sehingga apa yang agak tidak sesuai dengan ketentuan yang mungkin keliru kita lakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi catatan untuk dievaluasi di tahun-tahun selanjutnya tidak kita lakukan,” jelas Sofian.
Sofian juga menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo saat ini tengah menghadapi beberapa rangkaian pengawasan dari berbagai lembaga, termasuk BPK dan BPKP. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD yang menjadi objek pengawasan untuk bersikap kooperatif dan proaktif dalam mendukung tugas tim pengawasan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan hasil pengawasan ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam memperkuat PAD di Provinsi Gorontalo.
Pewarta : Mila
Editor : Isam
