GORONTALO, Kominfotik – Pj. Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Sila Botutihe siap menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerahnya. Ia mengaku hasil ini sebagai pukulan buat pemerintahnya di tengah kondisi keuangan daerah yang serba pas-pasan.
Tiga arahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sudah mulai dilaksanakan Sila Botutihe. Dimulai dengan memastikan semua aparatur sampai tingkat desa untuk menjaga kondusivitas daerah hingga membahas ketersediaan anggaran.
“Apapun nanti yang terjadi kita harus siap. Ini tentu saja berat karena APBD kita semua orang tau tidak besar. Saya sudah melaporkan secara berjenjang kepada Pak Sekda, Ibu Wagub dan Pak Gubernur kondisi kita di daerah seperti apa. Kita ingin ada solusi terbaik dan bantuan dari semua pihak agar PSU bisa terlaksana dengan baik,” kata Sila, Selasa (25/2/2025).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Gorontalo itu menambahkan, ia sudah mengumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorut. Pertemuan itu untuk membicarakan dan mencari celah anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai PSU yang hanya diberi waktu 60 hari.
Pihaknya belum menerima rincian dari KPU Gorut berapa biaya yang dibutuhkan untuk PSU. Berkaca dari sebelumnya, butuh sekitar Rp30 miliar untuk pelaksanaan pilkada, termasuk dana pengamanan TNI/Polri.
“Resminya berapa kebutuhan belum ada, tapi harus berhitung kebutuhan apa yang harus didanai. Teknisnya ada di KPU dan Bawaslu, misalnya untuk kotak suara kan bisa pakai yang lama nah itemnya bisa kita hilangkan. Nanti itu akan kita bicarakan,” imbuhnya.
Pj. Bupati akan terus melaporkan perkembangan pelaksanaan PSU kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail selaku pemimpin tertinggi di daerah. Ia optimis tantangan dan hambatan PSU bisa dilalui dengan komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan.
Pewarta : Isam
