Sekdaprov Dorong Gorontalo Siapkan Perencanaan Hadapi Krisis Pangan

Sekdaprov Gorontalo Sofian Ibrahim memberikan sambutan pada Pertemuan Koordinasi Aksi Kesiapsiagaaan dan Penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2023, bertempat di hotel city mall, Jumat (22/12/2023). (Foto: Adri)

Kota Gorontalo, Kominfotik – Menghadapi ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim, Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim, mendorong Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo untuk menyiapkan perencanaan (grand plan) yang baik. Hal ini dimaksudkan Sekdaprov agar tidak terjadi penumpukan stok komoditas dan penurunan kualitas, serta tahap pendistribusian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Antisipasi dan penganganan krisis pangan merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasinya,” ungkap Sofian saat menghadiri Pertemuan Koordinasi Aksi Kesiapsiagaaan dan Penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2023.

Pada kesempatan itu, Sofian juga mengimbau para pedagang untuk menampung hasil produksi masyarakat. Hal tersebut diselaraskan Sofian berdasarkan tiga arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 20 Juni 2023. Di antaranya,
peningkatan produksi komoditas pangan besar-besaran berdasarkan karakter masing-masing daerah, memastikan offtaker akan menampung hasil produksi, serta membuat grand plan yang baik.

“Hal tersebut harus menjadi dasar untuk pemerintah kita dalam mengambil langkah-langkah konkret dengan mulai menyusun grand plan kesiapsiagaan krisis pangan,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ramdan Pade menyebut, pihak mereka membutuhkan data dan informasi yang berkuaitas untuk membuat kajian terhadap kesiapsiagaan pangan. Olehnya, ia meminta kerja sama dan koordinasi dari seluruh pihak terkait untuk menyediakan data yang mereka perlukan.

“Data tersebut akan sangat menentukan hasil akhir dari kajian. Olehnya, dibutuhkan kerja sama dari stakeholder terkait. Seperti Dinas Pertanian, Diskumperindag, BPS, Bapppeda, BPBD, BMKG, dan yang lainnya. Nantinya hasil kajian hasil kajian kesiapsiagaan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan di bidang pangan,” tandasnya.

 

Pewarta: Winda

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI