KOTA GORONTALO, Diskominfotik – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo, menggelar rapat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II tahun 2023, di Auditorium Lantai dua BPK Perwakilan Provinsi, Rabu, (13/12/2023). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Diskusi Terbuka terkait potret pembangunan di daerah.

Kepala BPK Perwakilan Gorontalo Luthfi Rahmatullah menyebut, kegiatan ini merupakan upaya pendekatan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadi objek sasaran pemeriksaan, tapi juga dapat terlibat menjadi akselerator dalam perumusan kebijakan dan rencana pemeriksaan.

“Saya berharap bapak ibu ini terlibat dalam perumusan kebijakan, agar hasil pemeriksaan BPK juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami sejak beberapa tahun belakangan tidak hanya mengaudit keuangan, akan tetapi juga melakukan audit kinerja, untuk melihat program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.

Ia membeberkan, beberapa pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK adalah efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi, upaya penanggulangan kemiskinan serta penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Terhadap beberapa pemeriksaan tersebut, BPK memberikan beberapa rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan ini dapat segera ditindaklanjuti. Kami pun paham bahwa ada beberapa rekomendasi yang mungkin perlu waktu untuk melaksanakannya, karena Pemda juga perlu mempertimbangkan hal-hal teknis dan masalah keterbatasan anggaran yang ada,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim berpendapat, kolaborasi antara Pemprov, Pemkab dan juga BPK tersebut merupakan kata kunci untuk mengevektifkan beberapa pemeriksaan kinerja itu. Pada persoalan pengentasan kemiskinan misalnya, ia berkata target kemiskinan itu bukan hanya menjadi tugas Pemprov, tapi Pemkab dan Pemkot juga memiliki target masing-masing.

“Pemprov ini tidak bisa bergerak sendiri, kita membutuhkan kolaborasi, sinergi, dan butuh langkah bersama juga untuk mengevektifkan semuanya. Misalnya saja untuk penanggulangan kemiskinan, karena masyarakat itu berada di kabupaten/kota, maka tugas kami provinsi adalah mengawal efektivitas program yang ada,” kata Sofian.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo, Penjabat Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, dan Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa. Ada juga Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu, dan Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan F. Kono.

Pewarta: Sella