Sekditjen PDASRH KLHK Panen Perdana Jambu Mete di Gorontalo

Sekditjen PDASRH KLHK, Sri Handayaningsih, memanen jambu mete di lahan program RHL Agroforestri di Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Kamis (2/11/2023). (Foto : Haris)

Kabupaten Gorontalo, Kominfotik – Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sri Handayaningsih, melakukan panen perdana jambu mete di Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Kamis (2/11/2023). Jambu mete yang dipanen merupakan tanaman yang kembangkan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Agroforestri oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Bone Bolango.

“Saya melihat biji jambu mete di Totopo ini besar-besar, termasuk kualitas super. Kalau di Jakarta, biji mete yang utuh besar harganya tembus Rp450 ribu/kilogram yang sudah digoreng. Bahkan jika digoreng tanpa minyak, lebih mahal lagi. Harga ini memang fluktuatif di setiap daerah,” ungkap Sri Handayaningsih.

Sekditjen PDASRH berharap, keberhasilan program RHL Agrofestri yang sudah dilaksanakan hingga pemeliharaan tahun kedua (P2) akan menjadi model bagi Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan tiga aspek, yaitu koservasi, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, program RHL Agroforestri sangat sesuai untuk mengatasi lahan kritis di Gorontalo.

“Semua konteks pemulihan lingkungan hidup, tiga aspek itu yang menjadi tujuannya. Apalagi dari aspek geografis dan topografi Gorontalo, saya melihat semuanya adalah kawasan lindung karena kecuramannya di atas 25 persen,” tutur Sri.

Berdasarkan data BPDAS Bone Bolango, luasan program RHL Agroforestri di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo seluas 2.500 hektar. Seluruh luasan tersebut ditanami buah-buahan berupa jambu mete, rambutan, dan durian, serta kayu-kayuan seperti mahoni, gmelina, dan nyato. Khusus di Desa Totopo, luasnya mencapai 90 hektar yang dikelola oleh kelompok RHL.

“Kami berharap hasil RHL ini bisa dilanjutkan kembali untuk pemeliharaan dan juga pendampingan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pendampingan bagi kelompok RHL mulai dari hulu hingga hilir agar tujuan untuk menyejahterakan dan memulihkan lingkungan bisa tercapai semuanya,” pungkas Kepala BPDAS Bone Bolango, Heru Permana.

Pewarta : Haris

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI