Kota Gorontalo, Kominfotik – Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Hal itu diutarakannya saat menjadi narasumber pada Forum Bisnis dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ke-2 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) se-Sulawesi di gedung Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Selasa (26/9/2023).

“Uang APBN dan APBD tahun ini sebanyak Rp1.169 triliun. Presiden menargetkan minimal 95 persen dari uang itu harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri. Minimal itu artinya tidak boleh kurang. Nanti akan keluar Perpres kalau daerah tidak mencapai target, maka tunjangan kinerjanya akan diturunkan,” ungkap Setya.

Khusus untuk UMKM, lanjut Setya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD, wajib membelanjakan anggarannya minimal 40 persen, tidak boleh kurang. Dari total dana APBN dan APBD tahun ini yang sebesar Rp1.169 triliun, maka ada kurang lebih Rp500 triliun untuk UMKM.

“Tahun kemarin Rp400 triliun, sayangnya yang diserap oleh UMKM Cuma 30 persen. Ini duitnya sudah ada, tetapi kenapa masih banyak yang belanja impor? Makanya akan ada sanksi bagi yang tidak capai target” imbuhnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya dalam sambutannya saat membuka Rakorwil itu mengapresiasi penandatanganan perjanjian kerja sama antara KADIN Provinsi Gorontalo dengan PT. Rumah UMKM Gorontalo tentang pengoperasian bersama toko daring BeliUMKM. BeliUMKM merupakan marketplace lokal yang menjadi mitra LKPP. Kerja sama bertujuan mendukung peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM di wilayah Sulawesi.

“Kami sudah meminta seluruh jajaran Pemprov Gorontalo untuk berbelanja lewat BeliUMKM. Mari sama-sama kita membesarkan dan menjaga kualitas produk lokal Gorontalo untuk dipasarkan, baik di dalam maupun luar daerah,” tutur Penjagub Ismail.

Pewarta : Haris