TPPS Diminta Bekerja Cepat Capai Target Penurunan Tengkes

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki (tengah) foto bersama usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kinerja TPPS, di Hotel Yulia Gorontalo, Senin (7/8/2023). (Foto: Fadil)

KOTA GORONTALO, Kominfotik – Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) provinsi dan kabupaten / kota diminta bergerak cepat untuk menurunkan prevelensi tengkes. Permintaan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kinerja TPPS, di Hotel Yulia Gorontalo, Senin (7/8/2023).

“Target kita di 2024 angka tengkes kita capai angka 14 persen, sementara pada 2022 kemarin angka tengkes di provinsi ini masih di angka 23,8 persen. Berarti masih ada selisih sekitar 9,8 persen. Oleh karena itu, saya minta dengan adanya TPPS bisa banyak kolaborasi efektif yang dilakukan untuk mencapai angka yang sudah kita targetkan,” pintanya.

Budi mengatakan TPPS harus bisa mensinergikan seluruh program percepatan penurunan stunting dari pusat, daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dilaksanakan dapat dipastikan terselenggara dengan baik, dan menjawab setiap permasalahan.

“TPPS ini usianya sudah masuk tahun ketiga berarti harus sudah semakin baik lagi mekanisme kerjanya. Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pendampingan terhadap penurunan angka prevalensi stunting perlu dimaksimalkan,” ujarnya.

Sependapat dengan hal tersebut, Hartati Suleman Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo mengatakan jangan sampai hanya istilah program yang banyak digaungkan, tetapi tidak memberikan pengaruh apapun terhadap penurunan angka stunting di daerah.

“Saya lihat ini banyak sekali istilah program untuk penurunan angka prevalensi stunting ada one day one egg, si-cantik Gorut, Go TAAT (Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting), dan masih banyak lagi. Jangan sampai istilah programnya sudah sebanyak ini, tapi angka stunting tetap di angka itu,” tandasnya

Peserta pada rakor tersebut berjumlah 49 orang, yang terdiri atas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Kepala Bapppeda, Kepala Dinas Kesehatan, Rektor Universitas se-provinsi, Kepala BPOM, Satgas Stunting, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri yang ikut melalui virtual zoom.

 

Pewarta: Sella
Editor: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI