DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang dianggap berhasil menekan inflasi di daerah. Keberhasilan ini dibuktikan dengan pemberian penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI, atas prestasi terbaik III dalam pengendalian inflasi nasional triwulan I tahun 2023.

“Sebelum memberikan pandangan terhadap Perubahan APBD tahun 2023, atas nama Fraksi PDIP kami ucapkan apresiasi kepada Penjagub Gorontalo dan jajarannya yang berhasil menjadi yang terbaik setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah dalam hal pengendalian inflasi,” ujar juru bicara PDIP Estin Tuli, pada Rapat Paripurna DPRD ke-116, Senin (7/8/2023).

Selain PDIP, Fraksi PKS, Golkar, PPP dan Demokrat Nurani Rakyat juga menyatakan hal yang sama. Sebuah prestasi yang luar biasa Gorontalo bisa masuk tiga provinsi yang bisa menekan inflasi.

Di tempat yang sama Penjagub Ismail Pakaya menyebut, keberhasilan Pemprov Gorontalo berhasil meraih prestasi dari Mendagri dan Menteri Keuangan atas dukungan dari seluruh pihak, termasuk teman-teman DPRD. Keberhasilan ini juga berhasil menambah alokasi anggaran yang bersumber dari dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan, kategori pengendalian inflasi daerah sebesar Rp8,9 miliar.

“Di mana bertepatan di tanggal yang sama, saya bersama teman-teman DPRD, telah menandatangani kesepakatan bersama dokumen perubahan KUA PPAS tahun 2023. Alokasi dana tersebut telah dibahas bersama tim TAPD, untuk kemudian akan diajukan rencana pengajuannya berdasarkan PMK nomor 67 tahun 2023,” ucap Ismail.

Terkait APBD-P tahun 2023 sendiri telah dijelaskan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas.

Dalam pembicaraan tingkat I tersebut, secara keseluruhan tujuh Fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2023, yang kemudian akan diparipurnakan kembali pada tanggal 14 Agustus 2023.

Pewarta: Echin