Kota Gorontalo, Kominfotik- Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, meminta penyelenggaraan program-program yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dukcapil PMD) Provinsi Gorontalo, harus berbasis data. Hal ini diharapkan agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Contohnya di Dukcapil ini bidang apa yang menangani stunting? coba sebutkan ada datanya tidak? sejauh ini saya bingung stunting ini datanya di mana? Di Dinas Kesehatan tidak ada. Di BKKBN itu kan cuma kesejahteraan keluarga. Nah data real stunting ada tidak? Dukcapil kan menangani kependudukan, ada data anak siapa dari KK mana yang stunting?, tanya Ismail saat menggelar Rapat Konsolidasi di Kantor Dinas Dukcapil Provinsi Gorontalo, Rabu (21/6/2023).
Demikian halnya dengan perihal penuruan ekstrim kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Menurutnya Dukcapil yang menangani masalah kependudukan juga, harusnya punya data keluarga mana yang betul-betul masuk kategori miskin. Sejauh ini data yang diperoleh hanya dari DTKS. Padahal jika di data harusnya ada di dukcapil.
“Untuk pengurusan KTP bagi pemilih pemula juga saya minta datanya segera. Data Pokok Kependidikan (Dapodik) ada 24 ribu yang wajib pilih, dari data tersebut masih ada 18 ribu yang belum merekam KTP elektronik. Ini yang saya harapkan dukcapil provinsi terus berkoordinasi dengan dukcapil dan dinas pendidikan kabupaten kota. Karena nanti kita harus cocokan datanya dengan data dari KPU,” tegasnya
Tidak hanya di Dukcapil, perihal program berbasis data ini juga diharapkan dilakukan oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD). Pihaknya akan mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan seluruh OPD setiap akhir bulan berjalan, agar selalu capai target.
Pewarta: Echin
