KOTA GORONTALO, Kominfo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo siap untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di SMA, SMK, dan SLB. Pada tahap awal akan dipilih sekolah yang siap di setiap kabupaten/kota untuk menjadi percontohan penyelenggaraan PTM terbatas.
“Kami sudah siap sejak bulan Juli lalu untuk menyelenggarakan PTM, tetapi karena kebijakannya belum membolehkan, kami juga menundanya. Insya Allah pelaksanaan PTM secara terbatas di Gorontalo akan kita mulai minggu depan, tetapi kita coba dulu dua sekolah yang sudah siap di setiap kabupaten/kota,” lapor Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada rapat koordinasi dan evaluasi pembukaan sektor pendidikan yang berlangsung secara virtual di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Kamis (26/8/2021).
Idris mengutarakan, untuk mendukung penyelenggaraan PTM tersebut, Pemprov Gorontalo memastikan para guru telah memperoleh vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin COVID-19 untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sudah mencapai 82 persen.
“Kita pastikan para guru yang sudah divaksin sebanyak 82 persen. Jumlah ini sudah melebihi dari yang dipersyaratkan yaitu sebesar 80 persen,” ungkap Idris.
Selain itu, Dikbudpora Provinsi Gorontalo juga telah melakukan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan PTM terbatas, di antaranya meminta surat persetujuan dari para orang tua untuk proses vaksinasi siswa. Kepala Dinas Dikbudpora Wahyudin Katili menjelaskan, pihaknya akan segera melaksanakan proses vaksinasi bagi para siswa yang belum memperoleh suntikan vaksin dan mengoptimalkan kehadiran guru dan tenaga kependidikan di sekolah.
“Mulai hari Selasa hingga Sabut depan kami akan melakukan vaksinasi untuk siswa, sekaligus mengoptimalkan kehadiran guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang sebelumnya kami batasi hanya 25 persen. Ini merupakan proses transisi untuk memulai proses PTM, mohon dukungan seluruh masyarakat,” jelas Wahyudin.
Wahyudin menambahkan, penyelenggaraan PTM terbatas di sejumlah sekolah percontohan akan terus dipantau dan diamati untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil pemantauan itu nantinya akan menjadi dasar untuk melaksanakan PTM di sekolah lain.
Pewarta : Haris
