KOTA GORONTALO, Kominfo – Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo mendorong koperasi untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi. Hal itu dinilai sebagai solusi lambatnya distribusi pupuk di tingkat petani di daerah.
Dikatakan Kadis Kumperindag Risjon Sunge, ada sejumlah pengecer yang mengalami kesulitan keuangan. Akibatnya pupuk di tingkat distributor tidak dapat ditebus oleh pengecer sehingga mereka tidak bisa menjualnya ke tingkat petani.
“Pupuk tidak langka di Gorontalo sebab hasil realisasi penyaluran tahun 2020 itu hanya 74 persen, jadi ada 26 persen yang tidak tersalurkan. Setelah kita telusuri ternyata ada pengecer yang tidak menebus di tingkat distributor,” ungkap Risjon saat mengikuti Rapat Pimpinan OPD bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Aula Rujab, Selasa (9/3/2021).
Risjon menyebut saat ini ada 1.337 koperasi yang terdata di Gorontalo. Sebanyak 900 di antaranya masih aktif dan layak didorong menjadi pengecer sesuai dengan jenis usahanya. Sebagian sudah mengajukan diri dan siap jika ditunjuk sebagai penyalur pupuk bersubsidi.
“Ada koperasi tani dan nelayan, mereka nanti yang akan menebus dari distributor untuk disalurkan lagi ke petani. Sebagian besar anggotanya juga penerima pupuk bersubsidi jadi ini akan memudahkan petani untuk bisa membeli di koperasi,” imbuhnya.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai usul tersebut layak untuk dikaji. Selain mengganti pengecer yang bermasalah keuangan dengan koperasi, Rusli mengajukan opsi untuk mengintervensi melalui bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau melalui bantuan Baznas Provinsi.
“Atau boleh juga di sentra sentra produksi padi (pengecernya) kita subsidi dari Baznas. Jadi contohnya di Tilong Kabila penyalur pupuknya yang sudah mati suri itu kita didik kita pinjamkan modal. Mungkin 50-100 juta. Tolong diinventarisir, dikaji dan kita bantu carikan solusinya,” pinta Rusli.
Selain masalah pupuk, berbagai isu pertanian dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya harapan Gubernur Rusli agar rencana impor beras pemerintah pusat tidak masuk Gorontalo. Impor beras dinilainya bisa mengganggu produksi beras petani lokal yang berimbas pada anjloknya harga jual.
Pewarta: Isam
