SURAKARTA, KOMINFO – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mengikuti rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah di Hotel Swiss Bellin Saripetojo Solo, Sondakan Laweyan Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (4/3/2021).
Rakor ini menggambil tema optimalisasi peran dan fungsi kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia.
Dalam pertemuan ini menghadirkan sejumlah narasumber, mereka adalah Mayjen Purnomo (Deputi Bidang Koordinasi Poldagri Kemenkopolhukam), Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas), Ateng Hartono (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS) dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali. Diskusi dipandu moderator Syarmadani (Direktur Poldagri Kemendagri).
Pertemuan penting ini menghadirkan 50 peserta Kepala Badan Kesbangpol provinsi seluruh Indonesia dan pejabat yang membidangi Poldagri, Kesbangpol Kota Surakarta dan pejabat terkait pada Ditjen Polpum Kemendagri.
Tujuan utama rakor ini untuk membentuk Pokja IDI tahun 2021 di daerah serta untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja IDI di daerah dalam rangka pengembangan demokrasi di Indonesia, dan menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.
Dalam sambutan pengantarnya, Syarmadani menjelaskan tujuan utama IDI adalah agar pemerintah, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.
Diakuinya saat ini masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat yang belum memahami substansi materi, manfaat serta tujuan IDI.
“Capaian IDI rata-rata nasional dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung Tahun 2009 capaian IDI Nasional hanya sebesar 67,3, tertingginya pada Tahun 2019 sebesar 74,92 dan masih berada pada kategori kualitas sedang (60-80),” ujar Syarmadani.
Ia juga menjelaskan fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi.
“Kami berharap Pokja IDI provinsi hendaknya melakukan koordinasi yang baik dengan menganggarkan dalam APBD setiap tahunnya, temasuk di dalamnya BPS sebagai unsur teknis pengumpulan data harus berkoordinasi dengan seluruh anggota Pokja IDI dengan baik,” tutur Syarmadani.
Peserta rakor dari Gorontalo adalah Sekretaris dan Kasubid Pendidikan Budaya Politik Badan Kesbangpol. Rakor Ini dilalukan secara tatap muka dan virtual, kegiatan tatap muka dihadiri kepala kantor Kesbangpol 10 provinsi dan daerah lain dilakukan virtual.
Pewarta Fahmi Fahreza – Badan Kesbangpol
