Palu, Humas – Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan penandatanganan MoU.
Yaitu tentang kerja sama pengawasan lalu lintas benih atau bibit tanaman dan ternak, dan penandatanganan berlangsung di aula DTPH Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (24/2/2020).
Kepala Dinas Peberlrtanian Provinsi Gorontalo Muljadi D. Mario, mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut program tahun sebelumnya yang telah dibahas terkait dengan pengawasan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor unggulan masing-masing daerah.
Selain itu kerja sama antar provinsi merupakan upaya pencegahan di tingkat perbatasan wilayah, juga dapat diketahui detail dinamika yang terjadi antara dua daerah ini.
Benih dan ternak memang menjadi perhatian kedua pemerintah, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
“Kedua pemerintah ingin mencegah secara dini upaya oknum tertentu yang memiliki potensi merugikan petani dan peternak di kedua daerah. Pemeriksaan di perbatasan akan diketahui detailnya,” katanya.
Muljadi menjelaskan program sinergi yang bisa dilakukan ke depan akan terus digalakkan karena kedua daerah ini merupakan proyeksi penyangga ibu kota baru di Kalimantan.
Program strategis terkait komoditas jagung yang jalurnya melalui tol laut, lalu lintasnya juga melalui Sulteng. Permintaan dari Kalimantan itu sangat besar, kita sebagai daerah penyangga harus siap dengan produk unggulan kita.
“Proyeksinya satu juta orang akan masuk di ibu kota baru, ini peluang,” tutur Muljadi.
Sekretaris DTPH Provinsi Sulawesi Tengah Saleh Gunawan mengatakan kerjasama ini merupakan tahap awal sinergi yang baik untuk kedua daerah dalam meningkatkan kinerja, khususnya distribusi sektor pertanian.
“Kita bersama-sama menjadi pelopor pertanian di pulau Sulawesi, kerja sama teknis seperti ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sektor pertanian,” kata Saleh Gunawan.
Hal senada diungkapkan Sekdis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Linda Shirley Rory. Ia menuturkan perlunya peningkatan pengawasan ternak sapi yang menjadi salah satu komoditas yang diandalkan di masing-masing daerah.
Linda Shirley Rory menegaskan kesiapan dua daerah ini sangat diperlukan untuk mengakomodasi permintaan yang bakal meningkat tajam dari berbagai daerah khususnya calon ibukota di Kalimantan.
Sulteng telah membangun regulasi kuat terkait pengawasan untuk meningkatkan pengawasan sapi betina produktif untuk dilarang dipotong, ini untuk menggenjot angka kelahiran sapi.
“Saya pikir sama dengan Gorontalo, kami akan terus berkomunikasi terkait permintaan ternak untuk saling melengkapi,” kata Linda Shirley Rory.
Pewarta : PPID Dinas Pertanian
