REFLEKSI AKHIR TAHUN 2019
Bulan Desember 2019 sebentar lagi akan berakhir. Berbagai program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dan akan terus dikerjakan hingga akhir masa jabatan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim tahun 2022 mendatang.
Memasuki akhir tahun anggaran ini, Humas Pemprov Gorontalo akan merefleksi kembali berbagai capaian program selang tahun 2019. Bagaimana dampaknya kepada daerah dan masyarakat Gorontalo. Salah satunya menyangkut tingkat inflasi tahun 2019.
KOTA GORONTALO, Humas – Berdasarkan data dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo, angka inflasi selang tahun 2019 nilainya sangat baik. Bisa dibilang terbaik sepanjang sejarah Gorontalo.
Misalnya saja jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Inflasi 2018 selama Januari hingga Desember masing-masing; 0.68, -0.84, 0.34 , -0.12, 0.70, 0.37, 0.14, -0.02, -0.06, 0.15, 0.23 dan 0.57. Sementara inflasi 2019 sejak Januari hingga November (minus bulan Desember) masing-masing 0.18, -0.68, 0.09, 0.50, 1.64, 0.30, -0.02, 0.71, -0.34, 0.02, dan 0.23.
Tidak mengherankan jika Provinsi Gorontalo tahun 2019 ini mendapatkan penghargaan sebagai TPID Terbaik 2018 se Sulawesi. TPID Pohuwato juga masuk sebagai TPID Terbaik 2018 se Sulawesi untuk tingkat kabupaten.
“Tentu saja penghargaan ini bukan saja untuk pemerintah provinsi, tetapi semua yang terlibat dalam tim. Termasuk Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo selaku leading sektornya dan pemerintah kabupaten/kota,” terang Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sagita Wartabone, Sabtu (21/12/2019).
Lebih lanjut kata Sagita, kesuksesan menekan inflasi tidak terlepas dari pemetaan masalah dan perencanaan program yang berjalan terintegrasi lintas sektor. Selain komunikasi yang efektif melalui berbagai pertemuan, semua pihak punya komitmen yang sama untuk menjaga harga-harga dipasaran berlangsung stabil setiap bulannya.
Ia mencontohkan masalah Komoditas Ikan segar merupakan salah satu konsumsi utama masyarakat Gorontalo menjadi salah satu penyumbang inflasi utama dan tertinggi di Gorontalo, selama 3 tahun terakhir. Tercatat rata-rata inflasi kelompok ikan segar di Gorontalo mencapai 12,14% (yoy).
“Maka kami mengurai masalah itu dalam empat hal pokok yakni memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi efektif. Empat hal ini dijabarkan lagi ke dalam program yang lebih banyak diintervensi oleh program-program pemerintah provinsi,” imbuhnya.
Untuk ketersediaan pasokan ikan misalnya, Pemprov fokus pada bantuan kapal. Rinciannya 90 unit bantuan dari Pemprov Gorontalo untuk Kapal perahu 3 GT dan mesin tempel 15 PK serta dari KKP sebanyak 59 unit kapal perahu 5 GT dan 3 GT.
Masalah distribusi ikan diintervensi dengan bantuan bagi penjual keliling yang masih menggunakan sepeda kayuh. Sepeda diganti dengan bantuan sepeda motor lengkap dengan kotak pendingin ikan. Ada juga bantuan modal usaha kepada 110 pedagang ikan keliling (Tibo-tibo) di seluruh wilayah Gorontalo berupa kotak penyimpanan ikan portabel dan 17 kg ikan segar.
Selain bantuan-bantuan tersebut, Pemprov Gorontalo menjadi yang paling aktif dalam pelaksanaan pasar murah keliling kecamatan yang dilaksanakan hampir setiap pekan. Acara yang dikemas dalam Bakti Sosial NKRI Peduli itu menyasar setiap daerah dengan pasar murah.
“Ini kebijakan pak gubernur yang terus dilaksanakan hingga saat ini. Setiap bahan pokok hanya cukup dibeli dengan harga serba lima ribu Rupiah. Jika ada santunan dari Baznas, harganya tidak serba lima ribu, tapi masih cukup terjangkau masyarakat,” tuturnya.
Sagita berharap agar inflasi tahun 2020 tetap bisa ditekan lebih rendah lagi. Hal ini tentu saja butuh peran semua pihak, termasuk dari pemerintah kabupaten dan kota. Perlu juga diefektifkan komunikasi lintas sektor agar masalah di lapangan bisa segera diketahui dan dicarikan solusinya.
Pewarta: Isam
