JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Senin (16/12/2019). Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu berlangsung di Istana Negara.
Presiden Jokowi meminta agar pemerintah daerah fokus untuk membangun infrastruktur ke sentra produksi dan pariwisata. Ia tidak ingin infrastruktur dibangun tapi tidak saling terkoneksi satu sama lain.
“Ada juga pembangunan pelabuhan di sebuah provinsi, ini di Kalimantan, tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhan itu?” tegasnya sebagaimana dilansir dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin.
Selain masalah infrastruktur, Jokowi juga menyoroti pembangunan Sumber Daya Manusia. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memiliki gagasan besar dan perencanaan yang sama. Khususnya menyangkut tingginya angka kematian ibu dan bayi serta angka stunting.
“Pemerintah daerah harus ikut campur ke sana (sunting), terutama yang sudah pada posisi petanya merah itu hati-hati. Semua daerah, semua provinsi ada semuanya. Dulu kita lima tahun yang lalu kita angkanya 37 persen, gede banget. Sudah turun menjadi 28 persen. Tapi itu masih tinggi sekali. Target kita dalam lima tahun ke depan harus mencapai angka 14 (persen), meskipun di dalam perencanaan 19 (persen), saya enggak mau, saya minta 14 (persen),” tegasnya.
Terkait dengan arahan presiden tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai sudah sejalan dengan program-program yang selama ini dijalankan oleh pemerintahannya. Ia mencontohkan tentang pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) yang pekerjaannya dibiayai melalui APBN.
“Apa yang disampaikan beliau tadi saya kira sudah sejalan dengan program kita di provinsi. Jalan GORR kita bangun berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Juga untuk menyambungkan bandara dan tiga kabupaten/kota. Jadi saya kira sudah pas dengan arahan beliau,” ucap Rusli.
Hal lain yang dicatat Rusli menyangkut arahan Presiden untuk pembangunan infrastruktur. Jika daerah tidak mampu karena keterbatasan maka bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Lebih dari itu, peran swasta juga didorong untuk bisa mengurangi beban pemerintah.
“Alhamdulillah kita sudah memulai di Gorontalo dengan pembangunan rumah sakit Ainun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ini menjadi salah satu penekanan pemerintah bagi daerah yang secara fiskal tidak mampu membangun infrastruktur, apalagi menyangkut layanan dasar,” pungkasnya.
Pewarta: Isam
