Jakarta, HUMAS – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan bersama Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT. Adizha Marathon, di Ruang Rapat Dermaga Direktorat Kepelabuhanan Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Jumardi tersebut akan membahas tentang Laporan Pendahuluan Oulline Bussiness Case (OBC) Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo.
Jumardi menegaskan bahwa Pelabuhan Anggrek harus naik kelas, maka diharapkan agar proses pengembangannya baik dari segi perencanaan, peraturan, dan sistem pengelolaannya harus disusun secara sistematis dan komersial.
“Kami ingin Pelabuhan Anggrek ini naik kelas, selama ini pelabuhan Gorontalo dikelola secara konvensional jadi untuk menaikkan levelnya kita harus mengacu pada pengelolaan secara komersial,” tuturnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba memberikan beberapa masukan terkait alternatif pembiayaan yang akan digunakan dalam pengembangan Pelabuhan Anggrek ini.
“Tadi, dari tim teknis Kementerian Perhubungan sudah menjelaskan bahwa pembiayaan yang dipilih memakai KPBU, dan ternyata pelaksanaan KPBU-nya ini memakai Sekma Tarif (User Charge),” ungkapnya.
Diketahui, User Charge atau User Fees Payment merupakan skema dalam proyek KPBU dimana proyek mendapatkan pendanaan dan pengembalian investasi yang berasal dari pungutan atas pemakaian oleh pengguna terhadap layanan yang disediakan oleh Badan Usaha.
Darda juga berharap agar hal ini dapat terealisasi secepatnya.
“Kami sudah menerima draf OBC-nya, dan kita tentu berharap agar hal ini bisa segeralah terealisasi karena hal ini tentu bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat Gorontalo,” jelasnya.
Turut hadir, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, Kadis Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, Pihak Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo dan Stageholder lainnya.
Pewarta : Jusni
