KOTA GORONTALO, Humas – Diskusi tentang rencana pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie diwarnai dengan suasana haru ketika Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki mengemukakan alasan kenapa rumah sakit provinsi itu harus terwujud.
Selain karena layanan RS Ainun merupakan urusan wajib pemerintah, Gorontalo belum memiliki rumah sakit rujukan yang representatif. Ia mencontohkan bagaimana dua anaknya yang meninggal dunia dalam kurun waktu empat bulan.
“Saya sendiri yang merasakan bagaiamana layanan rumah sakit kita sekarang. Kita tidak bisa marah karena kita tahu beginilah layanan rumah sakit yang ada,” ujar Budi sambil berkaca-kaca, Minggu (18/8/2019).
Pengalaman ini semakin menguatkan dirinya sebagai ketua tim simpul KPBU RS Ainun. Ia berharap tidak ada lagi warga yang harus dirujuk ke luar daerah karena kurangnya fasilitas medis dan layanan dokter spesialis yang mumpuni.
“Kalau kita tidak kembangkan maka kita terus menerus membiarkan masyarakat itu terbebani biaya dirujuk ke luar daerah. Bagaimana uang transpor, tiket, akomodasi. Bagaimana kalau masyarakat susah?” imbuhnya.
Budi menyebut ada 2.481 pasien yang dirujuk ke luar daerah seperti Manado, Makassar dan ke pulau Jawa. Jika ditaksir menghabiskan biaya Rp12-15 juta maka total menghabiskan Rp59,4 miliar. Data itu diambil dari rujukan RS Aloe Saboe Kota Gorontalo dan RS MM Dunda di Kabupaten Gorontalo.
“Banyak yang bertanya ke saya kenapa kita tidak kembangkan saja dua rumah sakit itu? Dana kita terbatas. Selanjutnya rumah sakit itu aset pemkot dan pemkab. Dua duanya (pemkot/pemkab dan pemprov) harus punya rumah sakit sesuai amanah undang-undang. Tinggal yang kita atur bagaimana sistem rujukan,” sambungnya.
Diskusi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Idris Rahim itu dihadiri oleh sejumlah pembicara diantara Direktur Keuangan Daerah Kemendagri, Kepala Bapppeda Provinsi serta Wakajati Gorontalo. Diskusi juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, LSM dan pengurus partai politik.
Pewarta: Isam
