2.481 Pasien Gorontalo Dirujuk ke Luar Daerah

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah) saat menyapa warga yang akan mengikuti operasi katarak di Rumah Sakit Ainun Habibie, Maret lalu. (Foto: Dok. Humas).

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 2.481 pasien asal Gorontalo dirujuk ke luar daerah. Angka itu merupakan rata-rata pertahun yang dihitung dari dua rumah sakit yakni Rumah Sakit Aloe Saboe di Kota Gorontalo dan Rumah Sakit MM Dunda di Kabupaten Gorontalo.

Daerah rujukan diantaranya ke Manado, Makassar dan pulau Jawa seperti Jakarta dan Surabaya. Jika ditaksir setiap rujukan membutuhkan biaya antara Rp12 – Rp15 juta maka ada Rp 59,4 miliar uang milik pasien yang harus dihabiskan untuk berobat selama satu minggu.

“Biaya ini bisa saja lebih karena pasien yang dirujuk itu kan didampingi keluarganya. Semakin banyak yang ikut semakin besar biayanya. Belum lagi soal ongkos transportasi dan akomodasi selama dirawat,” terang Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki saat Forum Diskusi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit Ainun Habibie, Minggu (18/8/2019).

Di sisi lain lanjut kata Budi, pemerintah provinsi hanya mampu menyediakan anggaran Rp1,25 miliar per tahun untuk pasien rujukan. Dana ini hanya bisa mengakomodir 20-25 pasien miskin tergantung lokasi daerah dan rumah sakit yang dituju.

“Berdasarkan kajian inilah kenapa KPBU RS Ainun ini perlu untuk kita laksanakan. Jika RS Ainun sudah menjadi rumah sakit rujukan tipe B maka pasien yang keluar daerah ini bisa berobat di Gorontalo dengan biayanya yang lebih murah,” imbuhnya.

KPBU RS Ainun yang dibangun melalui investasi swasta memungkinkan untuk berevolusi menjadi rumah sakit yang modern dan canggih dalam waktu yang singkat. Jika saat ini RS Ainun memiliki tipe C dengan 63 kamar tidur, 19 dokter serta 75 tenaga medis akan berubah menjadi tipe B dengan 267 kamar tidur, 75 dokter serta 509 tenaga medis.

Diskusi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Idris Rahim itu dihadiri oleh sejumlah pembicara diantaranya Direktur Keuangan Daerah Kemendagri, Kepala Bapppeda Provinsi serta Wakajati Gorontalo. Diskusi juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, LSM serta pengurus partai politik.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI