KOTA GORONTALO, Humas – Pelaku usaha maupun perorangan yang menggunakan pembangkit listrik berupa generator set (genset) di atas 200 KVA harus menggunakan izin operasi. Hal ini terungkap pada Forum Konsultasi Publik standar pelayanan perizinan sektor ketenagalistrikan yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Rabu (6/3/2019), yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Dalam arahannya Wagub Idris Rahim mengatakan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penggunaan genset di atas 200 KVA harus punya izin operasional. Diutarakannya, undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengantongi izin berupa sanksi administrasi, pidana, hingga denda sebesar-besarnya Rp4 miliar.
“Tentunya kita tidak menginginkan ada pelaku usaha yang terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu aturan ini perlu disosialisasikan karena pengelolaan ketenagalistrikan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, serta tumbuhnya sektor industri dan UMKM di Provinsi Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim.
Sejauh ini lanjut Idris, kapasitas listrik di Provinsi Gorontalo sudah mengalami surplus hingga 50 mega watt. Namun karena sistem kelistrikan yang digunakan masih interkoneksi, sehingga sangat rawan terhadap gangguan dan pemadaman yang diakibatkan oleh bencana alam.
“Kondisi inilah sehingga para pelaku usaha masih menggunakan genset sebagai cadangan untuk mensuplai listrik. Untuk itu melalui forum ini saya harapkan bisa menghasilkan kesepakan yang dapat diimplementasikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Idris.
Sementara itu Kepala Bidang Energi Ketenagalistrikan Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Rasam Sabaya, menjelaskan bahwa izin operasi pembangkit listrik terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu izin untuk pembangkit dengan kapasitas di atas 200 KVA, 25 sampai 200 KVA, serta kapasitas 20 sampai 25 KVA.
“Untuk genset di atas 200 KVA menggunakan izin operasi dengan persyaratan administrasi dan teknis yang sudah ada di Bagian Perizinan. Kemudian untuk yang 25 sampai 200 KVA menggunakan surat keterangan terdaftar, dan untuk yang kapasitas 20 sampai 25 KVA hanya berupa laporan saja untuk jenis pembangkit yang digunakan,” tandas Rasam.
Pewarta : Haris
