Menko Polhukam Beri Arahan Kesiapan Pemilu di Gorontalo

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Wiranto saat memberikan pengarahan Kesiapan Tahapan Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo, Jumat (22/2/2019). (Foto: Haris-Humas).

KOTA GORONTALO, Humas – Mentri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Wiranto memberikan arahan Kesiapan Pemilu di Provinsi Gorontalo, Jumat (22/2/2019). Acara yang menghadirkan lebih dari 5.000 warga itu turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, para Bupati/Walikota dan unsur Forkopimda.

“Nasib bangsa kita lima tahun ke depan ditentukan bagaimana sih si pemimpin yang dipilih itu. Ini tidak main-main, maka kewajiban kita memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat. Eeh mas, mang, kak, eeh uti (sebutan kakak dalam bahasa Gorontalo) ini kesempatan memilih pemimpin yang benar agar negara kita tetap aman, tetap maju dan bisa bersaing dengan negara lain,” tutur Wiranto.

Bagi mantan Panglima ABRI era Soeharto itu, Pemilu harus dijadikan wadah masyarakat berpesta memilih pemimpinnya. Bukan justru larut dalam konflik, berbeda pendapat bahkan ‘berperang’ satu sama lain.

“Tugas saya mengarahkan agar Pemilu nanti berjalan aman, tertib sukses. Kalau aman, teman teman dari TNI/Polri bersatu untuk pengamanan. Ketertiban Pemilu siapa yang bertanggungjawab? Penyelenggara Pemilu. Suksesnya bagaimana? Kalau pemimpinnya tidak bagus kita gagal menggelar pemilu,” sambungnya.

Menko Polhukam Bicara Kabinet Kerja

Wiranto bicara tentang kinerja Presiden Jokowi dan kabinetnya. Ia menyebut ada semangat kerja yang luar biasa, semangat memperhatikan rakyat kecil serta keberanian untuk keluar dari kotak untuk mendapatkan kemajuan.

Semangat kerja yang ia contohkan melalui sidang-sidang kabinet yang dipimpin presiden. Sidang kabinet 3 kali seminggu, berbeda dengan presiden lain yang hanya 5 kali dalam sebulan. Minggu pertama bidang pengembangan, minggu kedua bidang ekuin, minggu ketiga bidang kesra, minggu keempat paripurna dan minggu kelima sebagai cadangan.

“Biasanya hanya itu, tapi masa Presiden Jokowi seminggu bisa tiga kali sidang. Setiap sidang bisa dua tiga materi. Jadi satu bulan bisa 24 kali sidang. Mengapa? Karena mendengarkan suara rakyat. Pemerintah Kabinet Kerja memperhatikan betul apa yang menjadi harapan rakyat,” jelas mantan Ajudan Presiden Soeharto itu.

Kerja-kerja tersebut mendapatkan penilaian dari berbagai lembaga internasional dunia. Indonesia sebagai salah satu negara teraman ke sembilan di dunia. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya nomor satu di dunia, bersama Swiss.

“Indonesia menjadi negara tujuan investasi nomor dua setelah Filipina. Ini yang bicara bukan Pak Wiranto, yang bicara lembaga internasional. Jadi kadang-kadang ini yang tidak disadari oleh bangsa kita sendiri, bahwa kita negara besar dan prestasi kita besar,” tegas mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan.

Wiranto juga bicara tentang program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran. Konsep ini meski tidak populis tapi dijalankan pemerintah dengan alasan pemerataan pembangunan.

Membangun dari pinggiran berarti menyatukan urat nadi hubungan daerah dengan pusat lancar. Transportasi dan komunikasi lancar. Membangun dari pinggiran berarti pemerataan penduduk serta memperkuat perbatasan Indonesia dengan negara lain.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI