KOTA GORONTALO, Humas – Kinerja anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tahun 2018, sangat memuaskan. Hingga bulan Desember 2018 realisasi fisik mencapai 98,52 persen, lebih tinggi 2,75 persen dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang hanya sebesar 95,77 persen. Demikian pula halnya untuk realisasi keuangan tahun 2018 yang serapannya mencapai 93,84 persen, lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2017 sebesar 90,42 persen.
“Alhamdulillah kinerja kita pada tahun 2018 cukup baik, insya Allah bermanfaat dan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan IV tahun anggaran 2018 di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/1/2019).
Dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, progres hingga Desember 2018 terdapat tiga OPD yang tidak mencapai target. Masing-masing Dinas Kesehatan dengan realisasi keuangan 88,17 persen, Dinas PUPR realisasi keuangan 89,38 persen, dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi fisik 89,53 persen dan keuangan 86,26 persen.
Sementara untuk Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan data E-Monep, menempatkan Kabupaten Bone Bolango pada posisi capaian realisasi tertinggi dengan realisasi fisik sebesar 93,69 persen dan keuangan 92,87 persen. Kabupaten Boalemo realisasi fisik 93,14 persen dan keuangan 92,60 persen, Kota Gorontalo dengan fisik 88,20 persen dan keuangan 79,97 persen, dan Kabupaten Gorontalo fisik sebesar 84,77 persen dan keuangan 81,82 persen. Sedangkan Kabupaten Pohuwato realisasi fisik mencapai 84,31 persen dan keuangan 86,85 persen, serta Kabupaten Gorontalo Utara fisiknya hanya 57,14 persen dan keuangan 78,33 persen.
Untuk realisasi APBN yang dialokasikan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp5,87 triliun, hingga akhir Desember 2018 telah terealisasi sebesar 92,68 persen atau Rp5,44 triliun.
“Berdasarkan evaluasi ini saya minta OPD Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, serta Satker APBN untuk mempertajam kembali fokus obyek sasaran program dan kegiatan. Cermati kembali data perencanaan dan hasil identifikasi terutama data kemiskinan agar mampu memberikan dampak yang signifikan,” ujar Idris.
Lebih lanjut Wagub juga menginstruksikan seluruh OPD Provinsi Gorontalo untuk segera memulai pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2019. Terkait hal itu Idris meminta setiap OPD untuk mensinergikan program kegiatan tahun 2019 dengan kabupaten/kota.
“Segera mulai pelaksanaan program kegiatan diawal tahun 2019. Perekonomian kita masih sangat tergantung dari anggaran pemerintah. Sebelum dimulai, sinergikan program dengan kabupaten/kota, jangan sampai programnya tumpang tindih,” tandasnya.
Pewarta : Haris
