Kota Gorontalo, Humas – Sebagai upaya menekan angka inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo tahun ini sedang menyusun sebuah roadmap yang berisi upaya-upaya dan rencana kerja pengendalian inflasi untuk periode 2019-2021. Hal ini terungkap pada rapat TPID yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba di ruang rapat Huyula Kantor Gubenur, Rabu (9/1/2019).
Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov mengungkapkan, roadmap pengendalian inflasi yang disusun ini, mengacu pada roadmap pengendalian inflasi nasional yang fokus pada pokok arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018. Dimana, pokok arahan presiden disini disingkat disingkat dalam 4K , diantaranya yakni Keterjangkauan harga dengan mendorong stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Ketersediaan pasokan dengan memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan impor-ekspor pangan (lanjutan) serta memperkuat kelembagaan.
“Duanya lagi adalah Kelancaran distribusi dengan mendorong kerjasama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan, serta Komunikasi Efektif untuk memperbaiki kualitas data, komunikasi dalam pengendalian tingkat konsumsi, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Nah jika program tersebut terlaksana dengan optimal, maka diharapkan 2019-2021 mencapai indeks harga konsumen dalam rentang sasaran nasional (3,5 ± 1 %),” ujarnya
Selain itu, Mantan Kadis PU Provinsi Gorontalo itu juga menuturkan, penguatan kerjasama antar OPD merupakan salah satu alternatif dalam menjamin kesinambungan dalam penyususnan program. Sandingkan roadmap ini dengan 8 program yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kita.
“Kesejahteraan masyarakat tergantung bagaimana kita menekan inflasi. Jangan hanya OPD dominan seperti pertanian, bapppeda dan OPD terkait lainnya yang berpikir untuk menurunkan inflasi. Kita punya 32 OPD, kenapa tidak fungsikan semua. Jangan bilang, pak OPD ini tidak ada hubungannya dengan inflasi karena 1 rupiah anggaran yang diterima OPD itu harus di gunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Darda
Secara umum, inflasi provinsi Gorontalo dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung melambat dan lebih rendah dari inflasi nasional. Rata – rata inflasi tahunan Gorontalo (2016 – November 2018) 3,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumya (2014– 2015) yang sebesar. 5,31% (yoy).
Dilihat berdasarkan komponennya, semua komponen mengalami tren penurunan baik untuk inflasi inti 1,92% (yoy) (2016-2018), inflasi Volatile Food 4,31% (yoy) (2017-2018), dan inflasi Administered Price 3,75% (yoy) (sepanjang 2018).
“Dengan melihat data tersebut, maka pengendalian inflasi Gorontalo perlu mencermati beberapa risiko yang dapat berdampak pada pencapain inflasi, antara lain peningkatan tekanan inflasi menjelang pilpres tahun 2019, Kenaikan UMP pada tahun 2019, Kenaikan gaji PNS, Pergerakan harga minyak dunia, serta adanya rencana kenaikan cukai rokok pada tahun 2019,” tandasnya.
Pewarta : Nova
