Akomodasi Hotel Belum Dukung Destinasi Wisata Gorontalo

Sejumlah wisatawan sedang berada di obyek wisata Benteng Otanaha di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo belum lama ini. Benteng Otanaha menjadi destinasi wisata Provinsi Gorontalo yang memiliki indeks kelayakan tertinggi yakni 88,02%. (Foto: Andika-Humas).

KOTA GORONTALO, Humas – Hasil riset yang dirilis oleh Badan Penelitian Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa indeks akomodasi hotel belum tersebar merata untuk mendukung destinasi wisata di Provinsi Gorontalo.

Ada enam obyek wisata yang diukur yakni Pulau Saronde di Kabupaten Gorontalo Utara, wisata bawah laut Olele di Bone Bolango, Benteng Otanaha di Kota Gorontalo dan Pantai Libuo di Pohuwato. Ada pula obyek wisata Pentadio Resort di Kabupaten Gorontalo dan Pantai Bolihutuo di Boalemo.

Saronde, Olele dan Libuo memiliki indeks akomodasi terendah dengan persentase 33,3%. Obyek wisata Pensort dan Pantai Bolihutuo jauh lebih baik di angka 66,7%. Benteng Otanaha di Kota Gorontalo menjadi yang terbaik dengan nilai 100.

“Lemahnya indeks akomodasi (hotel) di sekitar Saronde, Olele dan Libuo relevan dan bisa menjelaskan rendahnya PADsp di Gorontalo Utara, Bone Bolango dan Pohuwato. Kuatnya indeks akomodasi dan aksesibilitas (100) menuju objek Benteng Otanaha relevan dan bisa menjelaskan relatif tingginya PADsp Kota Gorontalo. Benteng Otanaha dengan raihan total indeks tertinggi (88,02) layak menjadi branding pariwisata Kota Gorontalo,” terang Kasubid Litbang Ekonomi Pembangunan BAPPPEDA, Wiwik Junus Ismail, Rabu (9/1/2019).

Penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Gorontalo” itu juga mengukur faktor lain seperti daya tarik wisata, aksebilitas serta kondisi sekitar kawasan. Ada juga indikator pengelolaan & pelayanan, sarana penunjang, tersedianya air bersih dan tingkat kelayakan.

PAD sektor pariwisata (PADsp) berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan serta retribusi tempat rekerasi dan olahraga. PADsp di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo share-nya relatif kecil terhadap PADtot.

SHARE PADsp terhadap PADtot tertinggi 2017 (Kota Gorontalo ;35,86%), menyusul Gorontalo Utara (8,05%). Kabupaten Gorontalo terkecil (1,51%) tetapi meningkat drastis menjadi 3,19% tahun 2018. Kurun 2014-2017 share PADsp Kota Gorontalo rata-rata 32,81% terhadap PADtot. Analisis ini juga luput pada Kabupaten Boalemo dimana belum diperoleh data yang valid

Data hasil penelitian indeks pengembangan unsur penilaian Obyek Wisata di Provinsi Gorontalo. (Sumber: BAPPPEDA Prov. Gorontalo).“Olele adalah spot penyelaman terbaik tetapi indeks akomodasi, pengelolaan dan pelayanan serta sarana penunjang lemah. Bila tidak ada pembenahan serius, sangat mungkin dampak ekonomi ke pemerintah dan masyarakat terus menurun bersamaan dengan kualitas terumbu karang / objek penyelaman,” sambungnya.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan melalui penelitian tersebut yakni perlu mendorong adanya gerakan sadar wisata. Gerakan untuk kesadaran, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata secara terprogram, terjadwal, didukung oleh semua pihak.

Sektor pariwisata menjadi program unggulan pada periode kedua pemerintahan Rusli Habibie dan Idris Rahim. Oleh karenanya perlu adanya remindset atau penguatan cognitive dan awareness kepada jajaran birokrasi provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ke level kecamatan, desa dan kelurahan. Diharapkan dapat mengerahkan semua sumber daya, meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di seluruh Provinsi Gorontalo.

Pengembangan pariwisata hendaknya lebih fokus melalui penetapan branding, segmentation dan positioning (BSP). Target dan sasaran ke bidang wisata yang sumberdayanya ada dan melimpah, memiliki banyak keunggulan dan keunikan tetapi belum dieksplorasi oleh provinsi lain.

Terakhir yakni membangun Public Private Partnership. Kemitraan yang dibangun antara pihak swasta nasional berbentuk badan usaha atau perorangan dan atau pihak swasta asing dengan pihak pemerintah untuk pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata. BUMN dan BUMD juga sangat disarankan berperan aktif dan pengembangan destinasi, atraksi, aksesibilitas dan kenyamanan objek wisata termasuk inkubasi bisnis dan komersialisasi industri yang terkait erat dengan sektor pariwisata.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI