KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik empat Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (17/12/2018). Menariknya, dari empat pejabat yang dilantik sebagai eselon II semuanya merupakan wajah-wajah baru atau promosi dari jabatan eselon III.
Wardoyo Pongoliu yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kesbangpol dipercaya sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol. Sukril Gobel diangkat menjadi Kepala Badan Keuangan yang sebelumnya menjabat Kabid Aset pada Badan Keuangan.
Selanjutnya ada nama Sagita Wartabone dipercaya sebagai Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) yang sebelumnya menjabat Kabag Administrasi Biro P2E. Sila Botutihe yang sebelumnya menjabat Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Hal menarik lain yang terjadi saat Gubernur Rusli mempersilahkan Wakil Gubernur Idris Rahim untuk memberikan arahan bagi pejabat yang dilantik. Selain jarang terjadi dalam acara formal pemerintahan, pemberiaan mandat tersebut menggambarkan harmonisnya hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dua periode itu.
Wagub Idris menilai, pelantikan kali ini menggambarkan bagaimana regenerasi birokrasi di Pemprov Gorontalo berjalan maju. Ia menyebut, pejabat eselon II yang dilantik merupakan lapisan 4 dari generasi pertama sejak Provinsi Gorontalo terbentuk.
“Lapisan ke empat ini tentunya harus bisa menarik gerbong pemerintahan dan kemasyarakat ini bisa lebih cepat lagi,” terang Idris Rahim.
Mantan Sekda itu berharap agar pejabat yang dilantik mempelajari kembali RPJMD 2017-2022 dan RKPD tahunan di instansi masing-masing. Ia juga berharap pimpinan bisa menjalin dan menjaga kekompakan antara atasan dan bawahan.
“Ciptakan harmonisasi antara pimpinan dengan bawahan. Harus kita kuasai tugas pokok dan fungsi dari bapak ibu sekalian,” pintanya.
Wagub mengingatkan bahwa tantangan pemerintah dewasa ini semakin berat. Selain kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, masalah sarana dan prasarana pemerintah masih serba terbatas. Oleh karena itu butuh penguasaan data yang akurat serta koordinasi yang intens antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pewarta: Isam
